Penagar.id – Ketegangan di kawasan Teluk kembali meningkat setelah Amerika Serikat bersama sejumlah negara Arab Teluk mulai menyusun langkah diplomatik baru di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).
Fokusnya adalah merespons tindakan Iran yang dinilai mengganggu jalur pelayaran internasional di Selat Hormuz.
Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Mike Waltz, mengungkapkan bahwa pembahasan draf resolusi baru akan berlangsung dalam pekan ini.
Upaya ini muncul setelah rancangan sebelumnya gagal disahkan akibat veto dari Rusia dan China.
Menurut Waltz, pendekatan kali ini dibuat lebih spesifik agar memiliki peluang lebih besar untuk disepakati oleh anggota DK PBB.
Resolusi tersebut difokuskan pada isu keamanan jalur laut internasional, khususnya terkait dugaan pemasangan ranjau dan pembebanan biaya terhadap kapal yang melintas.
“Ini jauh lebih fokus pada soal ranjau di jalur air internasional tersebut dan pada pengenaan bea masuk, yang mempengaruhi semua ekonomi dunia, khususnya di Asia,” Dubes AS untuk PBB tersebut.
Dalam rancangan tersebut, Iran akan didorong untuk menghentikan berbagai tindakan yang dinilai mengancam pelayaran, termasuk serangan terhadap kapal dagang, pemasangan ranjau laut, serta kebijakan penarikan biaya di Selat Hormuz.
Selain itu, Iran juga diminta membuka informasi terkait lokasi ranjau yang diduga telah ditempatkan di kawasan strategis tersebut.
Situasi ini berkembang di tengah upaya militer Amerika Serikat yang sebelumnya terlibat langsung dalam menjaga keamanan jalur laut.
Militer AS dilaporkan telah melakukan tindakan terhadap sejumlah kapal kecil yang diduga milik Iran dan dianggap mengancam kapal sipil.
Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi Washington untuk memastikan jalur pelayaran tetap terbuka. Bahkan, dua kapal dagang berbendera AS disebut berhasil melintas di Selat Hormuz dengan pengawalan militer.
Namun, upaya tersebut tidak sepenuhnya meredakan ketegangan. Di satu sisi, langkah ini dinilai penting untuk menekan dampak ekonomi global, mengingat Selat Hormuz merupakan jalur vital distribusi energi dunia.
Di sisi lain, tindakan itu justru berpotensi memicu eskalasi konflik yang lebih luas.
Pihak Iran sendiri menilai kehadiran militer AS di kawasan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata yang masih rapuh.
Mereka bahkan menegaskan akan tetap menargetkan kapal yang dianggap mengancam kepentingan mereka.
Ketegangan juga mulai merembet ke negara-negara sekitar Teluk. Uni Emirat Arab untuk pertama kalinya melaporkan insiden serangan sejak gencatan senjata diberlakukan pada awal April lalu.
Pada Senin (4/5/2026), sistem pertahanan udara negara tersebut berhasil mencegat 15 rudal serta empat drone yang masuk ke wilayahnya.
Meski sebagian besar ancaman berhasil dinetralisir, satu drone dilaporkan tetap mengenai fasilitas minyak di Fujairah.
Insiden tersebut memicu kebakaran dan menyebabkan tiga pekerja asal India mengalami luka-luka. Selain itu, dua kapal kargo di perairan sekitar juga dilaporkan mengalami kebakaran akibat situasi yang memanas.
Perkembangan ini menegaskan bahwa Selat Hormuz tidak hanya menjadi titik krusial ekonomi global, tetapi juga berpotensi menjadi pusat konflik baru yang melibatkan banyak pihak.
Sumber : detikcom