Penagar.id, NASIONAL – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, optimistis bahwa kader partainya yang berada di Kabinet Merah Putih akan tetap aman dari rencana reshuffle.
Pernyataan ini disampaikan Bahlil sebagai respons terhadap kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana merombak kabinet, terutama bagi menteri yang dinilai kurang seirama dengan arah kebijakan pemerintah.
Menurut Bahlil, Partai Golkar adalah salah satu pilar utama dalam Koalisi Pemerintah yang konsisten mendukung kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami yakin Golkar insya Allah semua baik-baik saja,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Gedung DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025), dikutip dari Kompas.
“Karena apa? Partai Golkar berada di garda terdepan dengan partai koalisi lain, terutama Gerindra, dalam mendorong dan mendukung arah kebijakan pemerintah,” sambungnya.
Bahlil menjelaskan bahwa saat ini terdapat 14 kader Partai Golkar yang menduduki berbagai posisi strategis dalam pemerintahan, termasuk menteri, wakil menteri, dan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).
Dengan komposisi tersebut, ia meyakini bahwa Presiden Prabowo telah memahami betul kapasitas dan kontribusi kader Golkar bagi pemerintahan. Oleh karena itu, ia tak meragukan posisi partainya dalam kabinet.
“Kami anggota kabinet kan dari Golkar ini ada sekitar delapan menteri, tiga wakil menteri, satu Gubernur Lemhannas. Kami yakin dan percaya bahwa Presiden tahu betul tentang kualitas kader-kader Partai Golkar,” kata Bahlil.
Lebih lanjut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu menegaskan bahwa Partai Golkar merupakan tempat lahirnya banyak pemimpin berpengalaman di Tanah Air.
“Karena Partai Golkar ini kan gudangnya para kader pemimpin bangsa,” tutur Bahlil.
Terkait wacana perombakan kabinet, Bahlil enggan berspekulasi. Ia menegaskan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden yang tidak perlu dikomentari secara berlebihan.
“Jangan kita mencampuri, mengomentari, apalagi menganalisis berlebihan tentang apa yang menjadi hak proaktif Bapak Presiden,” kata Bahlil.(*)