Penagar.id – Anggaran pokok pikiran (pokir) DPRD Provinsi Gorontalo untuk tahun 2026 mengalami penyusutan drastis, imbas dari terbatasnya ruang fiskal daerah.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode Haimudin mengungkapkan, penurunan ini membuat anggaran pokot tersisa Rp 50,8 miliar, dari yang sebelumnya berjumlah Rp 118 miliar.
“Memang tahun depan anggaran pokir turun drastis. Dari Rp118 miliar tinggal Rp50,8 miliar,” jelas La Ode Haimudin saat diwawancarai awak media pada Minggu (15/6/2025).
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD sebesar Rp1,5 triliun, sebagian besar atau sekitar Rp1,4 triliun sudah terserap untuk belanja wajib yang bersifat mengikat. Alhasil, hanya tersisa Rp140 miliar untuk kebutuhan lainnya.
“Itu pun harus dibagi ke berbagai sektor prioritas. Akhirnya pokir hanya bisa dialokasikan Rp50,8 miliar untuk seluruh anggota dewan,” kata La Ode.
Jumlah anggota DPRD Provinsi Gorontalo sebanyak 45 orang membuat nilai pokir per anggota menjadi sangat minim. Sementara itu, beban aspirasi masyarakat yang ditampung lewat pokir terbilang tinggi.
“Dari hasil paripurna terakhir, total pokir yang masuk mencapai 1.800 lebih item. Kalau hanya Rp50,8 miliar, kemungkinan hanya sekitar 10 persen yang bisa direalisasikan,” paparnya.
Situasi ini memperkuat urgensi bagi DPRD untuk kembali menjalin komunikasi dengan masyarakat. Penyesuaian akan dilakukan agar tidak terjadi kesenjangan ekspektasi.
“Kami berharap masyarakat bisa memahami situasi keuangan daerah saat ini. Kita tetap optimis dan berdoa semoga keuangan provinsi ke depan membaik, sehingga aspirasi rakyat bisa lebih maksimal terjawab,” kata La Ode.
