Penagar.id – Kritik terhadap isu dugaan praktik percaloan dalam rekrutmen anggota kepolisian yang dilontarkan Aktivis Gorontalo, Zakaria nampaknya tidak main-main.
Usai melayangkan kritikan, Zakaria menggelar aksi tunggal di depan Polda Gorontalo, Selasa (5/5/2026), menuntut keterbukaan penuh dalam tahapan seleksi yang menurutnya rawan penyimpangan.
Dalam orasinya, Zakaria menyoroti adanya dugaan permainan oleh oknum dalam proses seleksi penerimaan anggota Polri di Gorontalo.
Ia juga mengaku telah mengantongi sejumlah nama yang diduga terlibat dalam praktik yang disebutnya sebagai “mafia casis” tersebut.
“Saya tegaskan bahwa ini bukan tuduhan tanpa dasar. Kami punya nama-nama yang patut diduga terlibat dalam,” ujar Zakaria dalam aksi di depan Mapolda Gorontalo.
Menurutnya, setiap tahapan harus dijalankan secara bersih, transparan, dan bebas dari intervensi pihak tertentu.
Zakaria juga mendesak agar Kapolda segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan anggota baru, termasuk integritas tim seleksi yang terlibat.
Lebih lanjut, Zakaria juga menyoroti dugaan pelanggaran administratif dalam seleksi, khususnya terkait syarat domisili bagi peserta Akpol.
Menurut Zakaria, jika ada ketentuan administrasi yang tidak dipenuhi sejak awal, maka seharusnya hal tersebut menjadi dasar untuk tidak meloloskan peserta.
“Jangan ada toleransi bagi pelanggaran prosedur. Kalau administrasi saja sudah cacat, bagaimana kita berharap integritas ke depan?” katanya.
Dalam aksi tersebut Zakaria pun berupaya menyerahkan langsung data tersebut kepada Kapolda Gorontalo agar dapat ditindaklanjuti secara resmi.
“Kami ingin bertemu langsung dengan Kapolda untuk menyampaikan ini secara terbuka,” lanjut Zakaria.
Tanggapan Polda Gorontalo
Menanggapi tuntutan tersebut, Perwira Pengawas (Pamenwas) yang menerima aspirasi Zakaria menjelaskan bahwa pertemuan dengan Kapolda tidak bisa dilakukan secara mendadak.
Zakaria diarahkan untuk menempuh prosedur administratif dengan mengajukan surat resmi terlebih dahulu dan menunggu jadwal pimpinan.
Situasi ini justru memicu kekecewaan dari Zakaria. Ia menilai prosedur tersebut berpotensi memperlambat penanganan laporan yang dinilai mendesak.
Apalagi hal ini berkaitan dengan integritas proses rekrutmen di institusi penegak hukum.
“Kalau harus menunggu, lalu siapa yang menjamin praktik ini tidak terus berjalan? Ini menyangkut masa depan institusi Polri,” tegasnya.
Sebagai bentuk keseriusan, Zakaria menyatakan akan kembali turun ke jalan dalam aksi lanjutan jika tuntutannya tidak direspons.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak Polda Gorontalo belum memberikan tanggapan resmi.
Redaksi telah menghubungi Bidang Humas Polda Gorontalo, namun belum mendapatkan tanggapan.
Upaya konfirmasi terus dilakukan, dan informasi akan diperbarui setelah keterangan dari Polda Gorontalo diperoleh.