Penagar.id – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberikan catatan kritis terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo 2025–2029.
Dalam rapat paripurna DPRD yang digelar belum lama ini, Fraksi PDIP menekankan pentingnya arah pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah dan tantangan zaman.
Anggota Fraksi PDIP, Espin Tulie, mewakili suara fraksinya dalam menyampaikan pandangan umum.
Ia menegaskan bahwa RPJMD ke depan harus mampu membumikan konsep pembangunan yang berbasis pada potensi lokal serta tantangan global.
“RPJMD ini harus mampu menggarisbawahi potensi unggulan daerah seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Pemerintah daerah perlu merancang program yang realistis, progresif, dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif serta berkelanjutan,” ujar Espin.
Lebih jauh, Fraksi PDIP mengusulkan transformasi pertanian berbasis teknologi melalui penerapan konsep Agro Maritim 4.0.
Bagi PDIP, pendekatan ini adalah jalan strategis untuk membangun sektor pertanian dan perikanan yang terintegrasi dan ramah lingkungan.
“Kami terus mendorong agar Provinsi Gorontalo menjadi pionir dalam implementasi agromaritim 4.0, dengan mengintegrasikan prinsip green economy dan blue economy,” jelas Espin.
Gagasan ini, menurutnya, tak hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi baru, tetapi juga menjadi langkah nyata untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan memberdayakan potensi lokal.
Tak hanya ekonomi, PDIP juga menyoroti isu-isu strategis lain yang perlu segera ditangani. Mulai dari rendahnya angka partisipasi pendidikan, keterbatasan layanan kesehatan, hingga buruknya tata kelola birokrasi di beberapa sektor.
“RPJMD harus menjadi kompas yang menjawab tantangan pengangguran terbuka, rendahnya angka partisipasi sekolah, dan keterbatasan akses kesehatan di wilayah pedesaan dan pesisir,” tegas Espin.
Fraksi PDIP juga menilai transformasi digital menjadi kebutuhan mutlak. Percepatan digitalisasi dalam pelayanan publik serta penguatan sistem meritokrasi ASN dianggap penting untuk menghindari penyimpangan kekuasaan.
Masih dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, Espin turut menyoroti dampak perubahan iklim yang makin nyata. Menurutnya, perencanaan pembangunan harus memperhatikan aspek ilmiah, terutama dalam menjawab tantangan ketahanan pangan lokal.
“Dampak perubahan iklim memerlukan perencanaan berbasis ilmiah agar mampu melahirkan program ketahanan pangan lokal yang berpihak pada pelestarian lingkungan,” jelasnya.
Sebagai penutup, Fraksi PDIP menyerukan pendekatan kolaboratif dalam penyusunan akhir RPJMD agar dokumen tersebut benar-benar menjawab kebutuhan lintas sektor.
“Kami berharap dokumen akhir RPJMD 2025–2029 disempurnakan melalui mekanisme pentahelix strategik dengan melibatkan DPRD, akademisi, sektor swasta, media, dan masyarakat sipil,” kata Espin.
