Penagar.id – Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Ghalieb Lahidjun, menegaskan bahwa arah pembahasan anggaran harus sepenuhnya diarahkan pada kepentingan masyarakat luas.
Hal ini disampaikannya usai rapat kerja antara Badan Anggaran (Banggar) dan Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo yang digelar pada Selasa (5/8/2025).
Ghalieb mengungkapkan bahwa dalam rapat tersebut muncul sejumlah catatan strategis terkait penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD Induk Tahun Anggaran 2026.
“Kami ingin pembahasan APBD 2026 mengarah pada program yang menyentuh langsung masyarakat, bukan sekadar titipan atau penguatan kelompok tertentu,” kata Ghalieb.
Ia meminta agar Banggar dan OPD fokus pada sektor-sektor pelayanan dasar yang memiliki dampak nyata, seperti pendidikan, kesehatan, penanggulangan bencana, dan perlindungan sosial.
Ghalieb juga mendorong agar efisiensi fiskal dijalankan secara ketat, dengan mendahulukan program-program yang urgen dan menyentuh kehidupan masyarakat bawah.
Ia mengungkapkan, satu perhatian khusus Komisi IV adalah minimnya alokasi untuk program penanggulangan HIV/AIDS.
Dimana pada tahun 2025, realisasinya hanya Rp750 juta, sementara data menunjukkan tren peningkatan kasus HIV/AIDS di Gorontalo.
Padahal, kata dia, sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2014, anggaran untuk Komisi Penanggulangan AIDS seharusnya mencapai Rp 1 miliar.
Tak sampai disitu, Ghalieb juga menyoroti tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak juga menjadi sorotan.
Ia mendesak agar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) mendapatkan anggaran yang memadai untuk menekan kasus-kasus kekerasan yang masih marak.
Lebih jauh, Ghalieb turut mengkritisi dominasi belanja pegawai dalam struktur anggaran.
Menurutnya, alokasi anggaran seharusnya lebih besar untuk program-program yang menyentuh masyarakat, bukan habis untuk belanja rutin.
“Belanja program harus menjadi prioritas. Jangan sampai anggaran habis untuk belanja rutin, sementara program pelayanan publik tidak berjalan maksimal,” ucapnya.
Ghalieb juga mengingatkan agar pembahasan anggaran tidak terlalu terfokus pada pokok pikiran (pokir) anggota DPRD, karena dapat menekan ruang gerak OPD dalam menjalankan visi misi kepala daerah.
Untuk itu, Komisi IV akan mengawal seluruh usulan program dari 11 OPD mitra agar tidak terabaikan dalam pembahasan Banggar, sesuai arahan pimpinan dewan.
“Kami tidak akan lepas tangan. Komisi IV akan pastikan setiap usulan dibahas secara tuntas dan berpihak pada masyarakat,” ujarnya.
