Penagar.id – Aliansi Pinogu Merdeka kembali menggelar aksi demonstrasi damai di depan Kantor DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (1/9/2025).
Aksi tersebut menjadi sorotan karena dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, bersama Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Wakil Gubernur, unsur pimpinan DPRD, anggota dewan, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam suasana terbuka, massa aksi menyampaikan keluhan masyarakat Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, yang selama ini masih terkendala akses jalan menuju wilayah mereka.
Infrastruktur jalan yang belum layak dianggap menjadi penghambat utama mobilitas dan pembangunan ekonomi daerah terpencil tersebut.
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, memberikan apresiasi atas cara penyampaian aspirasi yang damai dan konstruktif. Ia menegaskan keseriusan lembaga legislatif untuk mengawal kepentingan masyarakat Pinogu.
“Hari ini Bapak dan Ibu mengambil jalan yang benar, datang ke DPRD tempat semua keluhan rakyat di Provinsi Gorontalo. Kami siap memperjuangkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk pembangunan jalan ke Pinogu,” ujar Thomas Mopili.
Thomas membeberkan bahwa pada tahun anggaran 2024, pihaknya telah menyalurkan dana Rp2,5 miliar melalui Kabupaten Bone Bolango untuk pembangunan jalan.
Namun, karena progres belum tuntas, DPRD berkomitmen menyiapkan kembali anggaran untuk penyusunan Dokumen Engineering Design (DED) pada 2025, sebagai dasar kelanjutan pembangunan fisik di tahun 2026.
“Saya dan Bapak Gubernur sepakat bahwa saat ini prioritas adalah menembus jalan dari bawah ke atas. Belum perlu dilebarkan menjadi empat meter cukup kita tambah rabat beton dua meter sampai ke atas. Ini janji kami, yang didukung oleh seluruh pimpinan dan anggota DPRD,” tegasnya lagi.
Selain menyampaikan janji politik, Thomas Mopili juga meminta perwakilan Aliansi Pinogu Merdeka menyerahkan kontak resmi agar komunikasi dan pemantauan progres perencanaan bisa dilakukan secara langsung.
Sementara itu, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyampaikan bahwa pemerintah provinsi memiliki komitmen yang sama dengan DPRD.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur di Pinogu tidak hanya soal jalan, tetapi juga fasilitas pendidikan.
“Kami sudah mengalokasikan anggaran dalam APBD Perubahan 2025 untuk penyusunan desain renovasi SMA di Pinogu. Pembangunannya akan kita realisasikan pada 2026. Untuk jalan, sama kita mulai dengan desain dan kita plot anggarannya di 2026,” kata Gusnar Ismail.
Namun, ia menegaskan bahwa hambatan utama pembangunan jalan berada pada status kawasan Pinogu yang masuk dalam wilayah Taman Nasional.
Untuk itu, diperlukan langkah bersama dengan pemerintah pusat agar statusnya bisa dialihkan menjadi Hutan Peruntukan Lain (HPL), sehingga rencana pelebaran jalan dapat dilakukan di masa mendatang.
“Untuk saat ini, target kita adalah menembus jalan dua meter sampai ke ujung agar masyarakat bisa merasakan akses yang layak,” tegasnya.
Sebagai bentuk kesepakatan, aksi damai ini diakhiri dengan penandatanganan petisi. Isi petisi tersebut memuat tiga poin penting: mendorong pembangunan jalan sesuai RPJMD, mendesak penganggaran DED pada 2025, serta memastikan pembangunan jalan Pinogu masuk dalam struktur APBD tahun 2026.
Lewat aksi damai ini, masyarakat berharap perjuangan panjang mereka dapat diwujudkan dalam bentuk pembangunan nyata.
Bagi warga Pinogu, akses jalan bukan sekadar infrastruktur, melainkan jalan menuju peningkatan kualitas hidup, konektivitas, dan masa depan yang lebih baik.
** Baca berita pilihan menarik lainnya langsung di ponselmu di Channel WhatsApp Penagar.id. Klik disini
