Penagar.id – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menyatakan komitmennya untuk mengawal dan memperjuangkan nasib para guru honorer non-kategori, Senin, (17/11/2025).
Komitmen ini disampaikan setelah Komisi IV, menerima masa aksi tenaga honorer di depan kantor DPRD Provinsi Gorontalo.
Ghalib Lahidjun mengungkapkan bahwa kasus yang dialami oleh guru honorer di Gorontalo memiliki perbedaan mendasar dengan kasus di daerah lain.
Di daerah lain guru honorer yang berdemo umumnya di-SK-kan dan digaji oleh yayasan.
“Makanya itu kami sangat apresiasi dan terima kasih kepada para guru yang hadir di Gedung Rakyat ini,” ungkap Ghalib
Ghalib menjelaskan bahwa pengawalan aspirasi guru-guru ini telah dilakukan sejak awal aspirasi mereka masuk ke DPRD.
Bahkan, kasus para guru honorer di Gorontalo yang masuk dalam kelompok non-kategori ini, telah mengikuti seleksi provinsi.
“Pemerintah provinsi harus bertanggung jawab terhadap pengangkatan Bapak Ibu dan nasib Bapak Ibu,” terangnya
Dirinya menegaskan sebagai tindak lanjut, Komisi IV akan secara resmi membuat Surat Rekomendasi kepada Gubernur.
Surat ini bertujuan untuk menanggapi permintaan dari BKN agar Pemerintah Provinsi Gorontalo membuat analisis khusus.
“Nantinya analisis ini akan diserahkan kepada Menpan-RB dan BKN,” tegas Ghalib
Komisi IV berharap surat rekomendasi ini dapat mendorong Gubernur untuk segera berkunjung dan bertemu langsung dengan Menpan-RB serta BKN.
“Dengan harapan dapat diperoleh diskresi atau kebijakan khusus bagi tenaga pengajar non-kategori di Provinsi Gorontalo,”pungkasnya
