Penagar.id – Pemerintah Israel kembali menuai sorotan internasional setelah kabinet keamanan menyetujui pembangunan 19 pemukiman baru di wilayah Tepi Barat yang diduduki.
Kebijakan tersebut dipandang sebagai langkah strategis yang kian mempersempit peluang berdirinya negara Palestina.
Keputusan ini dikonfirmasi langsung oleh Menteri Keuangan Israel dari kelompok sayap kanan, Bezalel Smotrich.
Ia menyebut perluasan pemukiman sebagai langkah konkret untuk memperkuat kendali Israel atas wilayah yang disengketakan, sekaligus menggagalkan aspirasi kenegaraan Palestina.
Berdasarkan pernyataan resmi kantor Smotrich pada Minggu (21/12/2025), persetujuan tersebut membuat jumlah pemukiman yang dilegalkan dalam tiga tahun terakhir mencapai 69 lokasi.
Langkah itu diambil meski gelombang kecaman internasional terus menguat, mengingat komunitas global secara luas menilai pemukiman Israel di wilayah pendudukan melanggar hukum internasional.
“Proposal dari Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Pertahanan Israel Katz untuk mendeklarasikan dan meresmikan 19 pemukiman baru di Yudea dan Samaria (istilah Alkitab untuk Tepi Barat) telah disetujui oleh kabinet,” tulis pernyataan tersebut tanpa menyebutkan waktu pasti pengesahan keputusan.
Smotrich, yang diketahui juga tinggal di wilayah pemukiman, tidak menutup-nutupi motif politik di balik kebijakan ini.
“Di lapangan, kami memblokir pembentukan negara teror Palestina. Kami akan terus mengembangkan, membangun, dan mendiami tanah warisan nenek moyang kami,” tegasnya.
Menurut keterangan kantornya, seluruh pemukiman baru tersebut berada di kawasan yang dinilai memiliki nilai strategis tinggi.
Dua di antaranya, Ganim dan Kadim di wilayah utara Tepi Barat, direncanakan akan dibangun kembali setelah sebelumnya dibongkar sekitar dua dekade lalu.
Dari total 19 lokasi, lima pemukiman sejatinya telah ada, namun berstatus ilegal bahkan berdasarkan hukum Israel sendiri.
Dengan keputusan kabinet ini, lokasi-lokasi tersebut kini memperoleh pengakuan resmi, yang memicu kekhawatiran meningkatnya aneksasi permanen wilayah pendudukan.
Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat bahwa laju perluasan pemukiman Israel telah mencapai titik tertinggi setidaknya sejak 2017.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres secara terbuka mengecam ekspansi yang disebutnya berlangsung tanpa henti karena memperparah ketegangan dan mengancam kelangsungan negara Palestina yang berdaulat.
Data PBB menunjukkan bahwa antara 2017 hingga 2022, rata-rata sebanyak 12.815 unit hunian baru dibangun setiap tahun.
Tren terbaru memperlihatkan lonjakan signifikan yang semakin memperkuat dominasi Israel di wilayah pendudukan.
Saat ini, di luar Yerusalem Timur, lebih dari setengah juta warga Israel menetap di Tepi Barat, hidup berdampingan dengan sekitar tiga juta warga Palestina yang menghadapi pembatasan ruang hidup dan akses lahan.
Rencana ekspansi ini juga muncul di tengah peringatan keras dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Dalam wawancara dengan majalah Time, Trump menegaskan adanya risiko besar apabila Israel melangkah lebih jauh dengan menganeksasi Tepi Barat.
“Israel akan kehilangan semua dukungan dari Amerika Serikat jika hal itu terjadi,” ujar Trump.
Sejak pecahnya perang di Gaza pada Oktober 2023, situasi keamanan di Tepi Barat kian memburuk.
Data AFP mencatat sedikitnya 1.027 warga Palestina tewas akibat serangan militer maupun pemukim Israel, sementara 44 warga Israel meninggal dunia akibat serangan warga Palestina atau dalam operasi militer pada periode yang sama.
