Misi Perdamaian Indonesia Sebaiknya Tetap di Bawah PBB

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla. (Foto : AFP/Emmanuel Dunand)
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla. (Foto : AFP/Emmanuel Dunand)

Penagar.id – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla memberikan pandangannya terkait mekanisme pengiriman pasukan perdamaian Indonesia.

Menurutnya, pasukan perdamaian Indonesia sebaiknya tetap berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bukan melalui skema baru seperti Board of Peace (BoP) yang digagas Amerika Serikat.

Pernyataan tersebut disampaikan JK saat memberikan tanggapan terkait wacana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza di tengah dinamika geopolitik global yang terus berkembang.

“Kalau kirim pasukan perdamaian selalu ada payungnya, aturannya. Selama ini kita berada di bawah suatu ketetapan PBB,” ujar JK, Rabu (18/3/2026).

Baca Juga :  Jabes Ezar Gaghana  Ajak Masyarakat Sangihe Pilih Program Masa Depan, Bukan Politik Uang

Menurut JK, setiap pengiriman pasukan perdamaian memiliki ketentuan yang jelas dan harus mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari dasar hukum, keselamatan personel, hingga situasi di wilayah penugasan.

JK mengatakan bahwa pengiriman pasukan perdamaian punya aturan sendiri, karena perlu memperhatikan konsekuensi hukum, keamanan, hingga kondisi prajurit.

Dia pun mempertanyakan, aturan yang kini diadopsi BoP. Pasalnya, Indonesia sebelumnya lebih lama mengirim pasukan perdamaian melalui mekanisme PBB.

“Jadi apakah ini di bawah Board of Peace atau bagaimana? tapi saya kira kita, menurut saya secara pribadi, itu lebih baik kalau berada di bawah ketetapan PBB ya, begitu,” kata JK.

Baca Juga :  Alasan Gusnar-Idah Menjadi Pasangan Terkuat di Pilgub Gorontalo

Indonesia, jelas JK, punya sejarah panjang dalam mengirim pasukan perdamaian dengan seragam PBB.

Ia menambahkan, keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian dunia telah berlangsung selama puluhan tahun dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu kontributor aktif dalam operasi penjaga perdamaian internasional.

JK mengatakan, kerja sama operasi damai ini sudah berlangsung sejak 50 tahun lalu, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang paling sering mengirim pasukan perdamaian.

“Dan juga, biayanya (mengirim pasukan) itu besar. Kalau dulu dibiayai oleh PBB ya,” imbuh JK.

Baca Juga :  Semangat Marhaenisme Menggema dalam Diskusi Bulan Bung Karno

Sebelumnya Indonesia merencanakan pengiriman 8.000 pasukan TNI untuk misi perdamaian ke Gaza.

Namun, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan Indonesia menunda pengiriman pasukan perdamaian BoP dari Indonesia ke Gaza.

Keputusan penundaan pengiriman pasukan untuk Pasukan Stabilisasi Internasional atau International Stabilization Force (ISF) ini diambil Prabowo setelah Indonesia menangguhkan pembahasan BoP.

Alasannya, eskalasi perang Iran versus Amerika Serikat (AS) dan Israel yang meluas di kawasan Timur Tengah.

 

Sumber : Kompas

"Kegemarannya dalam menulis membawa pria yang akrab disapa Iwan ini terjun ke dunia jurnalistik. Ia pernah menjadi wartawan di salah satu media pertama dan terbesar di Gorontalo, pengalaman yang semakin memotivasinya untuk terus menulis."