Penagar.id – Aktivis muda Gorontalo, Zakaria, melontarkan kritik keras terhadap proses seleksi penerimaan anggota Kepolisian, baik Bintara maupun taruna Akademi Kepolisian (Akpol) di lingkungan Mapolda Gorontalo.
Menurutnya, proses tersebut kian menunjukkan gejala polarisasi yang sarat kepentingan dan menjauh dari prinsip keadilan, khususnya bagi putra-putri daerah.
Kritikan ini dilontarkan Zakaria merespon desas-desus di tengah masyarakat yang menduga adanya praktik tidak sesuai prosedur dalam beberapa tahun terakhir.
Dugaan itu, menurut Zakaria, semakin menguat setelah ia mencermati ketentuan persyaratan domisili dalam penerimaan Taruna/Taruni Akpol Tahun Anggaran 2026 yang terpampang di dinding Gedung Mapolda Gorontalo.
Di mana, dalam pengumuman tersebut, tercantum sejumlah ketentuan, di antaranya peserta wajib berdomisili minimal dua tahun di wilayah Polda tempat mendaftar, terhitung sejak pembukaan pendidikan.
Bagi peserta yang belum memenuhi syarat domisili, diberikan opsi mendaftar di wilayah sesuai tempat pendidikan dengan bukti riwayat raport minimal dua tahun atau dokumen kependudukan.
Sementara itu, peserta yang tidak memenuhi kedua ketentuan tersebut diarahkan untuk mendaftar di Polda sesuai domisili sebelumnya.
“Jika aturan ini hanya menjadi pajangan tanpa implementasi yang konsisten, maka kita sedang memelihara ketidakadilan secara sistematis,” kata Zakaria dalam keterangan tertulis yang diterima media ini pada Kamis (30/4/2026).
Ia menegaskan, kritik yang disampaikan bukan untuk menutup ruang bagi peserta dari luar Gorontalo, melainkan untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan objektif dan transparan.
Menurutnya, prinsip meritokrasi harus menjadi fondasi utama dalam rekrutmen institusi penegak hukum.
Zakaria juga mendesak Kapolda Gorontalo untuk segera menindaklanjuti dugaan kecurangan yang berkembang di publik, apabila terbukti benar.
Dugaan adanya praktik-praktik yang menyimpang ini, kata Zakaria, akan merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
“Ini bukan semata soal siapa yang diterima, tetapi bagaimana proses itu dijalankan. Polisi yang baik lahir dari proses yang jujur,” tegasnya.
Tak hanya pada seleksi Akpol, Zakaria menekankan bahwa pengawasan publik juga harus berlaku pada penerimaan Bintara. Ia menyebut, keinginan masyarakat adalah melihat reformasi menyeluruh, bukan parsial.
Lebih lanjut, Zakaria bersama sejumlah elemen mahasiswa akan menggelar aksi unjuk rasa di Mapolda Gorontalo.
Rencananya, Aksi tersebut akan digelar bertepatan dengan momentum May Day sebagai simbol peringatan dan perlawanan terhadap ketidakadilan.
“Aksi ini adalah peringatan. Warning bagi institusi agar kembali pada marwahnya. Kita ingin polisi yang lebih berkualitas dalam mengayomi masyarakat,” ujarnya.
Tak sampai di situ, Zakaria juga berencana mengirimkan surat resmi kepada Mabes Polri guna melaporkan situasi penerimaan anggota kepolisian di Gorontalo.
Ia berharap, langkah tersebut dapat mendorong evaluasi menyeluruh di tingkat pusat.
Bagi Zakaria, integritas adalah fondasi utama institusi kepolisian. Tanpa itu, kepercayaan publik hanya akan menjadi ilusi yang rapuh.
“Pada akhirnya, polisi yang baik adalah polisi yang jujur. Dan kejujuran itu harus dimulai sejak pintu pertama: proses rekrutmen,” tandasnya.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak Polda Gorontalo belum memberikan tanggapan resmi.
Redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi dan akan memperbarui informasi apabila telah memperoleh keterangan dari pihak terkait.