Penagar.id – Sejumlah mahasiswa dan elemen masyarakat sipil dikabarkan akan menggelar aksi unjuk rasa di Markas Polda Gorontalo pada Jumat (15/5/2026).
Mereka menyoroti dugaan praktik percaloan dalam rekrutmen anggota Polri yang diduga melibatkan beberapa oknum aparat.
Aksi yang diprakarsai Aktivis muda Gorontalo, Zakaria tersebut menyoroti dugaan praktik percaloan dalam proses penerimaan anggota kepolisian di Gorontalo.
Zakaria mengaku telah mengantongi dua nama perwira polisi berinisial NI dan MP yang diduga turut terlibat bersama sejumlah anggota lainnya dalam dugaan praktik tersebut.
Menurutnya, apabila dugaan itu benar terjadi, maka persoalannya tidak bisa dianggap sekadar ulah individu. Praktik semacam itu, kata dia, menunjukkan adanya pola yang berlangsung secara sistematis.
“Jika ini benar, maka publik patut menduga ada hal yang tidak beres di balik proses penerimaan anggota polisi di Gorontalo, yang jika dibiarkan, akan merusak fondasi moral institusi penegak hukum,” kata Zakaria dalam keterangan tertulisnya yang diterima media ini, Kamis (14/5/2026) malam.
Ia mengatakan, proses rekrutmen aparat seharusnya menjadi ruang seleksi yang menjunjung kemampuan dan integritas.
Menurutnya, praktik percaloan berpotensi melahirkan aparat yang sejak awal telah masuk melalui proses yang bermasalah secara etik.
“Jika benar proses awal perekrutan sudah tercemar oleh praktik transaksional, maka publik memiliki alasan untuk meragukan independensi dan profesionalitas aparat di masa depan. Institusi kepolisian seharusnya berdiri di atas prinsip keadilan, bukan relasi kuasa dan kedekatan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Zakaria juga menyinggung pidato Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, saat Upacara Peringatan ke-79 Hari Bhayangkara di Monumen Nasional, Jakarta, pada 1 Juli 2025.
Dimana, dalam pidato tersebut, Presiden menekankan pentingnya Polri menjadi institusi terdepan dalam menjaga kedaulatan serta menghadirkan keadilan bagi masyarakat.
Zakaria menilai pesan tersebut harus menjadi pegangan moral seluruh jajaran kepolisian, termasuk dalam proses penerimaan anggota baru.
“Apabila dugaan percaloan ini terbukti benar, maka tindakan itu bukan hanya mencoreng institusi Polri, tetapi juga dapat dimaknai sebagai bentuk pembangkangan terhadap semangat reformasi institusi yang ditekankan langsung oleh Presiden,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dalam tubuh institusi penegak hukum. Menurut dia, menurunnya kepercayaan publik kerap dipicu oleh lemahnya pengawasan internal terhadap dugaan penyimpangan.
Dalam aksi nanti, massa disebut akan mendesak adanya investigasi terbuka dan menyeluruh terkait dugaan keterlibatan oknum aparat dalam praktik percaloan tersebut.
Selain itu, mereka meminta proses penerimaan anggota kepolisian di Gorontalo mendapat pengawasan dari pihak independen agar pelaksanaan seleksi berjalan lebih transparan dan akuntabel.
“Aksi ini bukan untuk menjatuhkan institusi kepolisian. Justru sebaliknya, ini bentuk kepedulian agar citra Polri di mata rakyat kembali berdiri di atas kehormatan, profesionalitas, dan keadilan,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Polda Gorontalo belum memberikan tanggapan resmi. Redaksi telah menghubungi Bidang Humas Polda Gorontalo, namun belum mendapatkan tanggapan.
Upaya konfirmasi terus dilakukan, dan informasi akan diperbarui setelah keterangan dari Polda Gorontalo diperoleh.
