Penagar.id – Langkah pengawasan kembali ditegaskan oleh Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo melalui kunjungan kerja ke Kantor Bupati Pohuwato pada Rabu (4/6/2025).
Dalam agenda ini, perhatian difokuskan pada tiga sektor krusial seperti tambang, pertanian, dan pendidikan vokasi.
Dalam keterangannya, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Muhammad Zikyan menyoroti komitmen perusahaan tambang di Pohuwato terhadap penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), yang menurutnya harus menjadi standar wajib.
“Kami menanyakan sejauh mana perusahaan tambang mematuhi kewajiban penerapan K3. Ini menjadi bagian penting dari perlindungan tenaga kerja,” ujar Zikyan.
Komisi IV juga dibuat waspada atas krisis pertanian yang melanda wilayah ini. Rusaknya jaringan irigasi menyebabkan petani mengalami gagal panen berulang kali, bahkan hingga lima musim berturut-turut. Zikyan mendesak agar Pemda segera turun tangan.
“Kami mendorong pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah intervensi terhadap perbaikan infrastruktur irigasi. Jika tidak ditangani serius, ini akan terus memukul ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Isu pendidikan pun tidak luput dari perhatian. Ia menyoroti potensi pengembangan SMAN 1 Pohuwato agar lebih siap menghadapi kebutuhan industri lokal yang terus berkembang, terutama di sektor kelapa sawit, wood pellet, dan pertambangan.
“Kami berharap SMA 1 bisa ditingkatkan statusnya menjadi sekolah vokasi pendamping, yang menawarkan jurusan relevan dengan kebutuhan dunia usaha di Pohuwato,” ujar Zikyan.
Dari sisi ketenagakerjaan, data yang disampaikan Bupati Pohuwato menunjukkan tren positif dalam pelibatan tenaga kerja lokal oleh perusahaan tambang. Salah satunya melalui program pelatihan ke Banyuwangi.
“Pak Bupati menyampaikan bahwa dari 40 orang yang diberangkatkan untuk pelatihan ke Banyuwangi, 35 di antaranya merupakan warga lokal dari ring 1. Ini bagian dari upaya peningkatan kualitas SDM lokal,” jelasnya.
Angka terbaru pun dinilai menggembirakan. Tingkat serapan pekerja lokal kini mencapai 48 persen, melewati standar minimal 30 persen. Zikyan memastikan DPR akan terus mengawal konsistensi komitmen tersebut.
“Ini menunjukkan perusahaan mulai merespons tuntutan masyarakat. Kami akan terus kawal agar komitmen ini berlanjut,” ucapnya.
