Penagar.id – Ketegangan internal kini melanda PSSI Gorontalo. Ketua Askab PSSI Bone Bolango, Ronal Alibasa, secara terbuka mengajukan mosi tidak percaya terhadap Ketua Asprov PSSI Gorontalo, Lahmudin Hambali.
Ronal mempersoalkan keputusan Lahmudin yang menunjuk Pedro Bau sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Askab Bone Bolango. Ia menilai penunjukan itu dilakukan secara sepihak dan mengabaikan regulasi resmi organisasi.
Bahkan, menurutnya, dasar keputusan tersebut hanya berupa surat yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Ketua Asprov.
“Keputusan ini terlalu dipaksakan dan sarat kepentingan pribadi, apalagi tahun depan akan digelar Kongres PSSI Provinsi Gorontalo. Saya tidak melihat dasar hukum yang jelas,” tegas Ronal, Minggu (10/8/2025).
Selain mempertanyakan proses penunjukan, Ronal juga menyoroti posisi Pedro Bau yang saat ini menjabat Ketua Partai Golkar Bone Bolango.
Ia mengaku sudah berupaya meminta klarifikasi dari Lahmudin maupun Sekretaris Asprov, Alan Wungguli, namun belum mendapatkan jawaban.
“Sampai sekarang saya belum menerima surat resmi dari PSSI pusat. Sekjen hanya bilang akan dikirim, tapi hingga kini belum ada,” ujarnya.
Ronal mengungkapkan bahwa setelah berkomunikasi dengan sejumlah pengurus Askab dan Askot di berbagai daerah mulai dari Jawa hingga NTT, ia tidak menemukan adanya kebijakan serupa dari PSSI pusat.
“Saya ingin tahu apakah kebijakan ini juga berlaku di Askab Pohuwato dan Gorontalo Utara, yang ketuanya juga satu partai dengan Ketua Asprov,” imbuhnya.
Ia menegaskan bahwa masa jabatan pengurus Askab Bone Bolango seharusnya berakhir pada 2026.
Karena itu, pergantian kepemimpinan mesti dilakukan sesuai prosedur resmi dan bukan di tengah periode berjalan tanpa alasan yang sah.
“Seharusnya periode diselesaikan dulu, baru kemudian dilakukan pemilihan. Di situ ruang pertarungan yang sehat dan demokratis. Tapi ini dipotong di tengah jalan tanpa dasar hukum, hanya karena kepentingan pribadi,” katanya.
Menurut Ronal, langkah tersebut menyalahi prinsip demokrasi di tubuh organisasi olahraga yang mengutamakan transparansi, keterbukaan, dan keadilan.
“Kalau alasan kinerjanya jelas, saya terima. Tapi kalau tidak pernah disampaikan, apalagi tanpa surat resmi PSSI pusat, ini janggal,” tuturnya.
Ia pun mengingatkan bahwa sepak bola adalah milik publik dan tidak semestinya dijadikan alat untuk kepentingan politik kelompok tertentu.
“Kalau modelnya begini, organisasi akan terpecah dan prestasi yang dibangun akan runtuh. Saya berharap PSSI pusat turun tangan untuk menjaga marwah organisasi dan memastikan aturan ditegakkan,” kata Ronal.
Bagaimana tanggapan Ketua Asprov PSSI Gorontalo, Lahmudin Hambali terkait Mosi tersebut? Hingga saat ini awak media terus berusaha menghubungi untuk mendapatkan tanggapannya.