Penagar.id – Gelombang kekerasan terhadap aktivis mahasiswa kembali mencoreng wajah demokrasi di Indonesia.
Kali ini, insiden mengerikan terjadi di Provinsi Gorontalo, di mana sejumlah mahasiswa yang tengah aktif menyuarakan penolakan terhadap aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) menjadi korban aksi teror dan kekerasan fisik oleh orang tidak dikenal.
Salah satu korban, Harun Alulu, aktivis mahasiswa sekaligus Koordinator Daerah BEMNUS Gorontalo yang dikenal vokal dalam memperjuangkan isu lingkungan, mengalami luka berat hingga hampir patah tulang.
Serangan terjadi tidak lama setelah aksi unjuk rasa damai digelar oleh mahasiswa yang menolak maraknya tambang ilegal di wilayah tersebut.
Aksi tersebut sebelumnya berjalan tertib hingga kemudian diikuti dengan insiden kekerasan yang diduga telah direncanakan.
Koordinator BEM Nusantara Provinsi Gorontalo, Misbah, menyampaikan bahwa apa yang terjadi bukan sekadar kekerasan biasa, melainkan teror yang terstruktur dan sengaja dilakukan untuk membungkam gerakan mahasiswa.
“Kami menyaksikan langsung bagaimana kawan-kawan kami diteror secara brutal. Ini bukan hanya serangan fisik, tapi bentuk pembungkaman terhadap suara kritis mahasiswa. Jika ini dibiarkan, maka demokrasi lokal di Gorontalo akan mati perlahan,” tegas Misbah dalam keterangannya yang diterima redaksi Penagar.id.
Ia juga menambahkan bahwa Polda Gorontalo tidak menunjukkan keseriusan dalam menindak kasus ini, bahkan terkesan membiarkan aksi premanisme terus berlangsung.
“Kalau Kapolda Gorontalo tidak mampu memberikan jaminan keamanan bagi rakyat dan mahasiswa, maka lebih baik beliau dicopot saja. Kami minta Kapolri dan Presiden segera turun tangan,” imbuhnya.
Sikap senada disampaikan oleh Pengurus Pusat BEM Nusantara melalui Koordinator Isu Sosial dan Politik, Mahshun Fuad, yang menyatakan bahwa tindakan teror terhadap mahasiswa adalah pelanggaran hak asasi manusia dan pelecehan terhadap nilai demokrasi.
“Kami mendesak Kapolri segera mengevaluasi dan mencopot Kapolda Gorontalo. Bila negara tunduk pada premanisme dan abai terhadap kekerasan terhadap aktivis, maka kita sedang mundur dari semangat reformasi dan keadilan sosial,” ujarnya di Jakarta, Kamis (15/5/2025).
Mahshun menambahkan bahwa insiden ini hanyalah puncak dari berbagai indikasi lemahnya penegakan hukum dan pengawasan terhadap PETI di Gorontalo.
Negara dinilai absen dalam melindungi hak masyarakat untuk hidup di lingkungan yang sehat dan aman dari kekerasan.
Insiden ini mengingatkan kembali bahwa kebebasan berpendapat di Indonesia masih rawan dengan ancaman. Demokrasi membutuhkan ruang aman bagi para pengkritik, bukan intimidasi atau kekerasan.
Bila aparat negara tidak bertindak tegas, maka publik berhak mempertanyakan keberpihakan dan keberadaan mereka.
Kekerasan terhadap aktivis ini telah memantik gelombang solidaritas dari berbagai elemen mahasiswa dan organisasi sipil. Mereka menuntut:
1. Pengusutan tuntas pelaku dan aktor intelektual di balik aksi teror.
2. Penegakan hukum atas keberadaan tambang ilegal yang merusak lingkungan dan memicu konflik.
3. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja aparat di daerah yang tidak mampu menjaga hak konstitusional warga negara.
Sebelumnya, terkait persoalan penganiayaan aktivis ini, Polda Gorontalo melalui Kabid Humas Kombes Pol. Desmont Harjendro mengatakan bahwa pihaknya masih menyelidiki kasus-kasus tersebut.
“Untuk kasus yang di Kabupaten Gorontalo, sudah dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan dan masih berproses,” kata Desmont Kepada Penagar.id, Selasa (13/5/2025).
Desmont memastikan pihaknya akan mengusut tuntas kasus tersebut. Untuk itu, kata Desmont, penanganan kasus tersebut dibantu langsung oleh Polda Gorontalo sebagai bentuk keseriusan terhadap kasus ini.
“Polda Gorontalo langsung back up ke Polres Gorontalo untuk mempercepat proses penyelidikan. Secepatnya kalau sudah lengkap keterangan dan bukti lain akan kita infokan kembali,” tambahnya.(*)
**Cek berita dan artikel terbaru kami dengan mengikuti WhatsApp Channel
