Penagar.id, NASIONAL – Program biodiesel yang didorong oleh pemerintahan Prabowo Subianto terus mendapatkan sorotan dari berbagai pihak, termasuk para pengusaha sawit.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono, mengingatkan bahwa kebijakan peningkatan penggunaan biodiesel hingga B60 dapat menimbulkan dampak signifikan pada industri sawit, terutama dalam hal ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).
Menurut Eddy, jika program biodiesel dilakukan secara terburu-buru, hal ini bisa memangkas ekspor CPO Indonesia.
“Sekarang sawit ini terbesar menghasilkan devisa, kedua terbesar setelah batu bara. Nah bisa jadi kalau nanti ini dipaksakan dengan turun terus, ya berarti bisa bergeser sampai mungkin di bawah nikel,” ujar Edy dikutip dari detikcom, Selasa (22/10/2024).
Industri sawit Indonesia selama ini menjadi penyumbang devisa besar bagi negara.
Pada tahun 2023, sektor ini berhasil menyumbang devisa sebesar Rp 600 triliun.
Namun, menurut Eddy, apabila pemerintah memaksakan implementasi biodiesel hingga B60 dengan kondisi industri sawit saat ini, maka ekspor CPO akan terpangkas secara signifikan, yang berpotensi mengurangi pemasukan devisa dari sektor tersebut.
Ia juga mengungkapkan bahwa penerapan B50 akan mengurangi ekspor sebesar 6 juta ton, dan jika B60 diterapkan, ekspor CPO bisa turun hingga 10 juta ton.
“Hasil hitungannya, jika B50 diimplementasikan dengan kondisi industri sawit saat ini maka jumlah ekspor akan turun 6 juta ton. Lalu, jika B60 diimplementasikan maka jumlah ekspor turun hingga 10 juta ton,” kata Eddy.
Biodiesel yang dicanangkan pemerintah memang membutuhkan pasokan CPO yang cukup besar.
Sebagai gambaran, Eddy menyebutkan bahwa untuk B35, kebutuhan biodiesel dari CPO mencapai sekitar 11 juta ton.
Angka ini akan terus meningkat seiring dengan peningkatan kadar biodiesel.
“Kalau untuk B35 kita kebutuhan untuk pangan 10,3 juta ton. Kemudian untuk kebutuhan biodieselnya, yang B35 itu sekitar 11 juta ton,” jelasnya.
Kebutuhan CPO untuk program B40 diperkirakan mencapai 14 juta ton, sementara untuk B50 dibutuhkan sekitar 17,5 juta ton.
“Kemudian bagaimana B50? Kebutuhan untuk biodieselnya sendiri, untuk bahan baku itu 17,5 juta ton. Bagaimana dengan B60? Udah pasti di atas 20 juta ton, sekitar 22 juta ton,” imbuhnya.
Meski demikian, Eddy optimistis bahwa pemerintah tidak akan mengambil langkah terburu-buru dalam implementasi biodiesel.
Ia meyakini akan ada diskusi mendalam antara pemerintah dan pengusaha untuk memastikan kebijakan yang diambil tetap menguntungkan semua pihak, tanpa mengorbankan ekspor dan devisa negara.(*)
Baca selengkapnya di Sini
** Baca berita pilihan menarik lainnya langsung di ponselmu di Channel WhatsApp Penagar.id. Klik disini
