Penagar.id – Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Ghalib Lahidjun, menyoroti kurangnya peran negara dalam mendukung proses pengkaderan generasi muda di berbagai organisasi kepemudaan dan mahasiswa.
Pernyataan itu ia sampaikan saat menjadi narasumber pada kegiatan Rembuk Pemuda 2025 yang digelar Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Gorontalo di Manna Cafe, Kota Gorontalo, Selasa (17/6/2025).
Dalam forum yang dihadiri sejumlah organisasi kepemudaan, Ghalib menekankan bahwa pengkaderan merupakan fondasi utama dalam mencetak pemimpin masa depan.
“Proses pengkaderan adalah fondasi utama terbentuknya kepemimpinan. Sayangnya, hingga kini belum mendapat sentuhan serius dari pemerintah,” kata Ghalib.
“Padahal, seluruh struktur kepemimpinan, baik organisasi kampus hingga partai politik, berakar dari sistem pengkaderan ini,” lanjut mantan Ketua KNPI Provinsi Gorontalo itu.
Ghalib juga menyampaikan bahwa Komisi IV DPRD bersama Dispora telah memiliki komitmen mendorong langkah nyata dari pemerintah.
Bentuk intervensi strategis seperti subsidi, dukungan program, hingga regulasi menjadi poin penting yang perlu diperkuat untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Gorontalo.
“Kita tidak bisa terus mengabaikan proses pengkaderan, padahal hasilnya menjadi kebanggaan. Negara harus hadir sejak awal proses, bukan hanya saat menerima penghargaan atas meningkatnya IPP,” ujarnya.
Menurut Ghalib, kehadiran negara tidak akan membungkam ruang kritis pemuda. Sebaliknya, ia menilai intervensi yang dilakukan secara tepat justru akan memperkuat peran dan kapasitas organisasi kepemudaan di Gorontalo.
“Intervensi bukan berarti membatasi, melainkan memperkuat. Pemerintah harus mengakui bahwa pengkaderan adalah hak pemuda dan menjadi tanggung jawab negara,” terangnya.
Rembuk Pemuda 2025 menghasilkan empat rekomendasi, termasuk di antaranya tuntutan agar pemerintah terlibat langsung dalam pembangunan organisasi kepemudaan sebagai bagian dari agenda pembangunan daerah.
