Penagar.id – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, angkat bicara terkait penurunan anggaran pokok pikiran (pokir) anggota dewan pada tahun anggaran 2026.
Ia menyebut bahwa pengurangan anggaran tersebut merupakan konsekuensi langsung dari kondisi fiskal daerah yang mengalami keterbatasan.
Penurunan alokasi pokir ini cukup signifikan. Dari sebelumnya sebesar Rp118 miliar pada tahun anggaran sebelumnya, menjadi hanya Rp50,8 miliar untuk tahun 2026.
Pemangkasan ini menjadi perhatian publik dan sejumlah kalangan yang mempertanyakan bagaimana dewan akan tetap menjawab aspirasi masyarakat.
Dalam keterangan resminya, Thomas menyatakan bahwa pokir memang sangat tergantung pada kemampuan keuangan pemerintah daerah.
“Saya kira itu sifatnya sementara. Pokir tergantung kondisi daerah. Pokok pikiran anggota DPRD itu tujuannya untuk membantu konstituen di dapil masing-masing,” ujar Thomas, Senin (17/6/2025).
Penyesuaian anggaran tersebut disebutnya sebagai langkah realistis agar roda pemerintahan tetap berjalan tanpa membebani anggaran yang tengah mengalami tekanan.
Kondisi fiskal yang ketat membuat pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan prioritas pembelanjaan.
Pengurangan pokir ini tidak hanya berdampak pada ruang gerak anggota dewan dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat, tetapi juga menjadi indikator bahwa pemerintah daerah perlu segera mencari sumber-sumber pendapatan baru yang lebih stabil.