Penagar.id – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menaruh perhatian serius terhadap upaya penanggulangan stunting yang menjadi agenda prioritas nasional.
Hal ini disampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo, Kamis (15/5/2025), guna membahas efektivitas program yang sudah dijalankan serta sejumlah persoalan mendasar lainnya.
Anggota Komisi IV, Sri Darsianti Tuna, menekankan bahwa meski pemerintah telah menggelontorkan anggaran besar, angka stunting di sejumlah wilayah belum menunjukkan penurunan yang signifikan.
“Sudah beberapa kali kami turun langsung ke puskesmas, dan persoalan stunting ini terus menjadi prioritas,” ungkap Sri Darsianti Tuna.
“Anggaran besar yang dikucurkan harus diawasi penggunaannya secara tepat, agar pelayanan kepada masyarakat betul-betul maksimal,” sambung Aleg PPP itu.
Ia juga mendorong agar langkah BKKBN dan Dinas Kesehatan bisa berjalan lebih sinergis, sesuai amanat Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
“Sangat penting melihat versi penanganan stunting dari masing-masing lembaga, baik BKKBN maupun Dinas Kesehatan. Kita ingin semua bergerak selaras dan efisien,” tambahnya.
Masalah lain yang juga disorot adalah keberadaan Petugas Lapangan KB (PLKB) yang kerap harus menangani wilayah luas dengan sumber daya terbatas.
Bahkan, sebagian besar dari mereka adalah tenaga non-PNS atau relawan.
“Mereka berharap ada perhatian dari DPR, terutama yang PPKBD karena mereka tidak menerima gaji. Walaupun kita tahu itu sulit, tapi tetap harus diperjuangkan agar semangat mereka tetap terjaga,” ujar Sri Darsianti.
Di sisi lain, Komisi IV turut menyampaikan keluhan warga soal penempatan 15 pegawai asal Gorontalo yang lulus seleksi nasional namun ditempatkan di Sulawesi Utara.
Menurut keterangan pihak BKKBN, distribusi tersebut dilakukan langsung oleh pemerintah pusat berdasarkan kebutuhan daerah.
“Kami menyampaikan ini sebagai bentuk aspirasi masyarakat, meskipun secara aturan memang tidak memungkinkan untuk dilakukan pemindahan,” tutupnya.
Komisi IV berharap koordinasi yang lebih kuat dengan BKKBN bisa menciptakan layanan yang lebih tepat sasaran dan menjawab langsung kebutuhan warga, khususnya dalam aspek kesehatan keluarga dan kesejahteraan sosial.
