Penagar.id – Aksi demonstrasi jilid II yang digelar Aliansi Merah Maron di Bundaran Saronde, Senin (1/9/2025), mendapat perhatian langsung dari para pejabat daerah.
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili, bersama Gubernur, Wakil Gubernur, dan Kapolda Gorontalo, turun ke lokasi aksi untuk menyerap aspirasi mahasiswa.
Dalam suasana terbuka, pimpinan DPRD bersama sejumlah anggota lainnya ikut mendampingi. Mereka duduk bersila di jalan bersama massa aksi, menyimak setiap orasi yang disampaikan mahasiswa.
Ketua DPRD Gorontalo Thomas Mopili menegaskan komitmen lembaganya dalam menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan.
“Saya sepakat dengan Pak Gubernur untuk mengawal surat adik-adik ke Kemendagri, sekaligus menerima tawaran Ibu Wakil Gubernur agar menghadirkan perwakilan mahasiswa saat bertemu di sana,” kata Thomas Mopili.
“Tidak ada ruang bagi pejabat di Gorontalo untuk menutup diri dari kritik dan aspirasi masyarakat, khususnya mahasiswa,” tegasnya.
Adapun dalam aksinya, mahasiswa dari Aliansi Merah Maron membawa sejumlah tuntutan strategis.
Mereka mendesak agar Gubernur meneruskan aspirasi terkait pemberhentian menteri bermasalah serta pencopotan wakil menteri yang rangkap jabatan langsung kepada Presiden.
Selain itu, DPRD Provinsi Gorontalo diminta mengonsolidasikan partai politik untuk memperjuangkan suara mahasiswa hingga ke parlemen pusat, sekaligus memfasilitasi dialog langsung antara mahasiswa dengan DPR RI.
Mahasiswa juga menolak berbagai kebijakan yang dinilai membatasi kebebasan dan memberatkan rakyat.
Diantaranya aturan dana pensiun, pemotongan transfer daerah, pengurangan dana pendidikan, serta pembahasan RUU Polri dan RKUHAP yang dianggap bermasalah.
Tuntutan lain yang disuarakan yaitu evaluasi menyeluruh terhadap institusi kepolisian, serta mendorong transparansi DPRD dalam pengawasan isu lingkungan.
Ttermasuk membuka hasil kerja Pansus Pertambangan kepada publik.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. Kehadiran pejabat daerah di tengah massa dinilai menjadi sinyal terbukanya ruang dialog,.
Sekaligus memperlihatkan komitmen pemerintah daerah untuk mendengar aspirasi mahasiswa.
