Penagar.id – Wakil Bupati Gorontalo Utara, Nurjanah Hasan Yusuf, menerima kunjungan silaturahmi dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Gorontalo, di ruang kerja Bupati, Kamis (28/8/2025).
Kunjungan tersebut menjadi kesempatan perkenalan Kepala Kanwil yang baru, Raymond J.H. Takasenseran.
Ia hadir bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Arif Rahman, serta jajaran Kanwil Kemenkumham lainnya. Pertemuan ini bertujuan mempererat komunikasi sekaligus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.
Usai pertemuan, Kepala Kemenkumham Provinsi Gorontalo menyampaikan apresiasi atas sambutan Pemerintah Kabupaten.
“Harapan kami bahwa potensi-potensi yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara, bisa ada perlindungan hukum bisa didaftarkan,” kata Raymond J.H. Takasenseran.
“Potensi bagi UMKM juga bisa didaftarkan berbadan hukum dan dalam hal fasilitas untuk pengharmonisasian kami tetap bersinergitas dan berkolaborasi,” lanjutnya.
Dalam audiensi tersebut, pihak Kemenkumham juga memaparkan sejumlah agenda strategis yang tengah dijalankan. Ia menekankan pentingnya keberlanjutan kerja sama dengan Pemkab.
“Sudah baik ini, jagan sampai putus ini karena demi untuk masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara,” tambahnya.
Antara lain rencana pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum), pengembangan Indikasi Geografis sebagai bagian dari perlindungan kekayaan intelektual daerah, serta implementasi Perpres Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN).
Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Nurjanah Hasan Yusuf menegaskan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten terhadap berbagai program strategis yang digagas Kemenkumham.
“Kita berharap bahwa kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dan Kementerian Hukum Provinsi Gorontalo dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan hukum di Gorontalo Utara,” ujar Nurjanah.
Untuk diketahui, pertemuan tersebut juga dihadiri jajaran Pemkab Gorontalo Utara, antara lain Asisten Administrasi Umum Marzuki Tome, Kepala Dinas Kominfo Sefry Bobihoe, Sekretaris Dinas PMD Susanti Mooduto, serta Kepala Bagian Hukum Setda, Syarifudin Borong.