Penagar.id – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Femmy Udoki, mempertanyakan keseriusan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menjamin keberlangsungan lembaga-lembaga independen.
Ia menilai dukungan kebijakan dan anggaran belum sejalan dengan peran strategis lembaga tersebut bagi publik.
Sorotan itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Rapat yang awalnya membahas tata kelola tenaga outsourcing justru mengerucut pada kondisi anggaran Komisi Informasi Publik (KIP) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID).
Menurut Femmy, alokasi dana kedua lembaga tersebut berada jauh di bawah kebutuhan operasional yang wajar.
Ia menilai penganggaran KIP dan KPID untuk periode 2025–2029 tidak disusun dengan perencanaan matang.
Besaran anggaran dinilai lebih bersifat administratif ketimbang berbasis pada beban kerja nyata lembaga pengawasan dan pelayanan informasi publik.
“Keberadaan mereka sangat dibutuhkan masyarakat, tetapi dukungan anggaran yang disiapkan justru sangat minim,” ujar Femmy.
Secara prosedural, Femmy mengakui proses pembentukan lembaga telah berjalan sesuai ketentuan.
Seleksi anggota KPID telah selesai secara terbuka, dan Biro Hukum memastikan Surat Keputusan akan segera diterbitkan agar pelantikan dapat dilakukan paling lambat 30 hari setelah penetapan.
Namun, ia meragukan efektivitas kerja lembaga tersebut setelah resmi dilantik. Femmy mengaku terkejut mengetahui anggaran operasional yang hanya berkisar Rp100 juta untuk satu tahun penuh.
Menurutnya, angka tersebut tidak sebanding dengan tanggung jawab pengawasan penyiaran dan pelayanan informasi publik yang harus dijalankan.
“Kalau setelah dilantik mereka tidak bisa bekerja maksimal karena anggaran sangat terbatas, itu justru menjadi masalah. Bahkan tidak sampai dua bulan anggaran itu sudah habis,” kata Femmy.
Ia menilai kondisi tersebut mencederai proses seleksi yang telah dilaksanakan secara objektif.
Para calon terpilih, kata dia, telah memaparkan program kerja yang substansial, namun terancam tidak berjalan akibat keterbatasan anggaran.
“Seleksi sudah berjalan sangat transparan dan objektif. Program-program yang disampaikan calon anggota juga bagus, tetapi tidak sejalan dengan dukungan anggaran yang tersedia,” tambahnya.
Femmy menyadari bahwa perubahan anggaran di tengah tahun bukan perkara mudah.
Meski demikian, ia mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh agar penganggaran lembaga independen tidak sekadar memenuhi kewajiban regulasi, tetapi benar-benar menopang kinerja yang berdampak bagi masyarakat.
