Penagar.id – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Idrus Mopili, menekankan peran krusial Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pilar pengawasan dalam tata kelola keuangan daerah.
Menurutnya, keberadaan BPK menjadi penentu arah kepatuhan penyelenggara pemerintahan terhadap aturan pengelolaan anggaran.
Pernyataan tersebut disampaikan Thomas saat menghadiri pertemuan dengan BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, Selasa (13/1/2026).
Forum itu menjadi ajang penguatan koordinasi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan auditor negara.
Pertemuan yang berlangsung di kantor BPK tersebut dihadiri Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Sekretaris Daerah Sofyan Ibrahim, jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah, serta pejabat BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo.
Dalam kesempatan itu, Thomas menyampaikan penghargaan atas konsistensi BPK dalam menjalankan fungsi pemeriksaan.
Ia menilai, hasil audit BPK memiliki posisi penting sebagai alat kontrol agar pengelolaan keuangan daerah tetap berada pada koridor yang benar.
“Kalau bicara pengelolaan dan pemeriksaan keuangan, maka dokternya adalah BPK. Karena itu, kami di DPRD bersama seluruh jajaran wajib patuh dan taat terhadap hasil pemeriksaan yang diberikan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, setiap temuan BPK harus dimaknai sebagai peringatan dini untuk memperbaiki sistem dan prosedur keuangan.
Menurut Thomas, pemeriksaan tidak bertujuan mencari kesalahan, melainkan mendorong perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan.
Thomas juga mengingatkan pentingnya komitmen bersama antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK.
Ia menegaskan, setiap rekomendasi memiliki konsekuensi hukum dan administratif yang wajib diselesaikan tepat waktu.
“Tidak ada alasan untuk mengabaikan rekomendasi. Kalau sudah ditandatangani, maka harus diselesaikan. Ini menjadi pelajaran penting agar ke depan tidak terulang,” tegasnya.
Lebih jauh, Thomas menyatakan optimisme terhadap sinergi kelembagaan di Provinsi Gorontalo.
Ia menilai kerja sama yang solid antara DPRD dan Pemerintah Provinsi di bawah kepemimpinan Gubernur Gusnar Ismail akan berdampak pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Insyaallah, kolaborasi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Gorontalo akan berjalan dengan baik, saling menguatkan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” katanya.
