Penagar.id, GORONTALO – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Gorontalo resmi dimulai pada Senin (6/1/2024).
Sebanyak 14 sekolah, mulai dari PAUD hingga SMA, menjadi lokus penerima manfaat pada tahap awal dengan total 2.882 siswa dan 118 ibu hamil yang mendapatkan fasilitas ini.
Adapun 14 sekolah tersebut meliputi PAUD Al-Hijra, PAUD Al-Islah, TK Al-Hijra, TK Qurata Ayun, TK Kartika, TK Adhiyaksa, dan TK Al-Islah.
Selain itu, program juga diterapkan di SDN 77 Kota Tengah, SDN 78 Kota Tengah, SDN 74 Kota Tengah, SD Al-Islah, SMPN 8, SMPN 3, serta SMK Tridharma Kota Gorontalo.
Danrem 133/Nani Wartabone, Brigjen TNI Hari Pahlawantoro, menjelaskan bahwa program ini bertujuan meningkatkan gizi siswa di Provinsi Gorontalo dengan menyasar 2.863 sekolah dan 262.800 siswa.
Implementasinya akan dilakukan secara bertahap melalui pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Rencananya di Kota Gorontalo akan didirikan SPPG atau dapur sehat itu sejumlah 14 titik. Untuk seluruh Provinsi Gorontalo ada 99 yang akan dibangun untuk melayani 2.863 sekolah dan 262.800 siswa,” jelas jenderal bintang satu tersebut.
Berdasarkan pantauan lapangan di SDN 74 Kota Gorontalo, menu makanan yang disediakan cukup beragam.
Hari pertama, siswa mendapatkan nasi putih, ayam kecap, tahu goreng, sayur capcai, dan buah semangka.
Menu harian akan divariasikan dengan tambahan susu sebagai bagian dari komponen empat sehat lima sempurna.
“Menu tentunya empat sehat lima sempurna, bergantian setiap hari. Untuk susu sementara kita gunakan susu kotak, karena memang aturannya susu itu fresh milk. Di Gorontalo tidak ada kita ganti dengan susu kotak,” tambah Brigjen Hari.
Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim, menegaskan bahwa pemerintah daerah akan sepenuhnya mendukung pelaksanaan program MBG yang merupakan inisiatif Presiden Prabowo.
Dukungan ini termasuk melalui koordinasi dengan pemerintah pusat terkait penganggaran dan penyediaan APBD.
“Dari pemerintah pusat sudah membuka rekening (untuk penganggaran) makan bergizi gratis. Mungkin bulan ini akan banyak diskusi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk dukungan seperti apa dari pemerintah daerah,” ungkapnya.(*)
**Cek berita dan artikel terbaru kami dengan mengikuti WhatsApp Channel
