Parlemen

Demi Kepentingan Publik, Ghalib Lahidjun Serahkan Pokir ke OPD

×

Demi Kepentingan Publik, Ghalib Lahidjun Serahkan Pokir ke OPD

Sebarkan artikel ini
Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Ghalib Lahidjun. (Foto : Sucipto Mokodompis/ Penagar.id)
Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Ghalib Lahidjun. (Foto : Sucipto Mokodompis/ Penagar.id)

Penagar.id – Anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar, Ghalib Lahidjun, secara terbuka mengkritisi dugaan praktik tarik-menarik dalam pengelolaan dana pokir.

Menurutnya, hal ini dapat merusak tatanan hubungan kelembagaan.

Dalam pernyataannya Ghalib menegaskan bahwa anggaran pokir adalah hak sah setiap anggota dewan yang harus dimanfaatkan untuk menyuarakan kepentingan rakyat.

Namun, ia menyayangkan jika pokir justru dijadikan alat negosiasi politik yang tidak sehat antara DPRD dan pemerintah daerah.

“Pokir memang hak anggota DPRD, tapi jangan sampai jadi senjata saling sandera yang merusak hubungan antara DPRD dan pemerintah daerah,” kata Ghalib kepada awak media usai menghadiri rapat Komisi IV pada Selasa (5/8/2025).

Baca Juga :  Fadli Poha Tekankan Pentingnya Integritas dan Profesionalitas Timsel KPID Gorontalo

Ia menilai, situasi ini semakin pelik setelah sidang paripurna DPRD Gorontalo tertunda akibat ketegangan yang berkaitan dengan pokir.

Sebagai bentuk komitmen terhadap profesionalisme dan integritas, Ghalib memilih langkah berbeda.

Ia mengembalikan anggaran pokir senilai Rp 200 juta yang menjadi alokasi haknya, dan menyerahkan pengelolaannya langsung kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja Komisi IV agar pelaksanaan program bisa berjalan tanpa hambatan.

Baca Juga :  Ridwan Monoarfa Apresiasi Festival Balon Udara Gorontalo

“Saya tidak ingin ada tarik-menarik kepentingan dalam pengelolaan pokir. Dana ini akan saya kembalikan supaya bisa langsung digunakan oleh OPD untuk kepentingan masyarakat,” tegas Ghalib.

Tak hanya itu, Ghalib juga mengajak rekan-rekannya di DPRD untuk bersikap lebih bijaksana dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Ghalib berharap langkahnya ini bisa menjadi bahan refleksi bersama, sekaligus membuka ruang dialog yang lebih konstruktif antara dua lembaga penyelenggara pemerintahan tersebut.

Baca Juga :  Tindaklanjuti Aspirasi, DPRD Provinsi Gorontalo Akan Mediasi Nasabah dengan BNI

Menurutnya, keseimbangan dalam hubungan antara legislatif dan eksekutif demi efektivitas pelayanan publik sangat penting untuk dijaga.

“Kalau saya kembalikan dana pokir, itu artinya uang tetap kembali ke masyarakat. Tidak ada yang dirugikan. Jadi mari kita perbaiki hubungan ini demi pelayanan yang lebih baik bagi rakyat Gorontalo,” ujarnya.

** Baca berita pilihan menarik lainnya langsung di ponselmu di Channel WhatsApp Penagar.id. Klik disini