Penagar.id – Upaya untuk menciptakan pembangunan yang merata di Provinsi Gorontalo kembali menjadi sorotan.
Kali ini, Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD Provinsi Gorontalo mendorong pemerintah agar wilayah kepulauan, khususnya Pulau Dudepo, mendapat perhatian serius dalam dokumen perencanaan lima tahun mendatang.
Desakan itu disampaikan saat rapat kerja bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Biro Hukum Provinsi Gorontalo yang digelar Kamis (20/6/2025) di Ruang Inogaluma DPRD Gorontalo.
Rapat dipimpin langsung Ketua Pansus RPJMD, Sun Biki, didampingi Wakil Ketua Espin Tulie, serta sejumlah anggota lainnya seperti Gustam Ismail, Hais Ayuwa, dan Manaf Hamzah.
Pulau Dudepo di Kabupaten Gorontalo Utara menjadi titik perhatian utama. Kawasan ini dinilai masih jauh tertinggal dan belum merasakan sentuhan pembangunan dasar.
“Kami mendorong agar wilayah kepulauan, terutama yang terisolasi, masuk dalam prioritas RPJMD 2025–2029. Di Pulau Dudepo, masyarakat masih hidup tanpa listrik dan akses transportasi memadai. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegas Gustam.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu menyebut kondisi di pulau tersebut menggambarkan ketimpangan pembangunan yang akut. Minimnya infrastruktur seperti listrik, jalan, dan jembatan membuat kehidupan warga jauh dari kata layak.
“Bayangkan, lebih dari tujuh dekade Indonesia merdeka, tapi saudara-saudara kita di sana belum merasakan kemerdekaan dalam bentuk infrastruktur dasar,” tambahnya.
Pansus menegaskan, pengawasan terhadap pelaksanaan RPJMD akan diperketat demi memastikan janji pembangunan benar-benar terwujud di wilayah tertinggal.
“Kami akan mengawasi proses perencanaan hingga pelaksanaan, agar pembangunan lima tahun ke depan sesuai dengan kapasitas fiskal dan menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di daerah tertinggal dan kepulauan,” tutup Gustam.
Sementara itu, pihak Bappeda Provinsi Gorontalo menyatakan kesiapannya untuk mengakomodasi aspirasi tersebut ke dalam dokumen resmi RPJMD 2025–2029.