Parlemen

Femmy Udoki Soroti Peran Diskominfo dalam Pemberitaan

×

Femmy Udoki Soroti Peran Diskominfo dalam Pemberitaan

Sebarkan artikel ini
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Femmy Udoki. (Foto : Ist.)
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Femmy Udoki. (Foto : Ist.)

Penagar.id – Kasus ditariknya salah satu berita provinsi baru-baru ini menjadi perhatian serius Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo.

Menindaklanjuti hal tersebut, Komisi I menggelar pertemuan strategis bersama Dinas Kominfo dan Juru Bicara Gubernur di ruang komisi pada Senin pagi.

Anggota DPRD, Kristina Femmy Udoki menyampaikan bahwa forum ini membahas langkah-langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang, serta perlunya evaluasi terhadap penyebaran informasi publik oleh instansi pemerintah.

“Jika sebuah berita harus ditarik, itu menandakan adanya preseden buruk dari media yang informasinya bersumber dari Kominfo. Ini yang kita antisipasi,” tegas Femmy.

Baca Juga :  DPRD Provinsi Gorontalo Minta Edaran Larangan PPPK di Ormas Dikaji Ulang 

Ia menekankan pentingnya ketelitian dalam mengelola informasi yang dirilis, khususnya oleh Kominfo, agar tidak terjadi disinformasi yang berujung pada pencabutan berita dari publikasi.

“Kominfo harus lebih cermat. Pastikan informasi yang diberikan kepada media sudah terverifikasi dan tidak menyesatkan. Ini bukan soal menekan media, tapi soal menjaga kepercayaan publik,” ujar Femmy.

Lebih jauh, Femmy juga menyoroti persoalan rendahnya indeks kebebasan pers di Gorontalo.

Baca Juga :  Ridwan Monoarfa Soroti Kondisi Salah Satu SD di Gorontalo Utara

Ia secara tegas mengkritik adanya kecenderungan intervensi pemerintah dalam kerja sama dengan media yang dinilai menghambat kemerdekaan pers.

“Mengapa indeks kebebasan pers kita rendah? Salah satunya karena pemerintah ikut campur terlalu jauh dalam kerja sama dengan media. Jangan sampai kerja sama itu justru menjadi alat membungkam,” katanya lantang.

Menurutnya, pemerintah dan DPRD harus menjadi garda terdepan dalam membuka akses informasi kepada publik. Pembatasan terhadap media justru akan merusak fungsi pers sebagai pengontrol demokrasi.

Baca Juga :  Pembahasan Tatib DPRD Provinsi Gorontalo Terus Berlanjut

“Kalau ada informasi penting, sampaikan saja ke media. Tapi jangan batasi mereka. Pers harus bebas, karena mereka bagian dari kontrol demokrasi,” tutup Femmy.

Langkah ini menandai komitmen DPRD untuk memperkuat transparansi dan menjunjung tinggi kebebasan pers, sekaligus mendorong profesionalisme dalam tata kelola informasi publik.

**Cek berita dan artikel terbaru kami dengan mengikuti WhatsApp Channel

You cannot copy content of this page