Penagar.id – Upaya DPRD Provinsi Gorontalo melalui Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perkebunan Sawit akhirnya membuahkan hasil nyata.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan bakal datang langsung ke Gorontalo pada 10 November 2025 untuk menindaklanjuti sejumlah temuan dan laporan terkait pengelolaan perkebunan sawit di wilayah tersebut.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan daring antara KPK dan Pemerintah Provinsi Gorontalo, bersama tiga pemerintah kabupaten penghasil sawit — Gorontalo, Boalemo, dan Pohuwato — yang sebelumnya digelar pada 11 September 2025 melalui Zoom meeting.
Keseriusan lembaga antirasuah ini terlihat dari agenda kunjungan mereka yang akan berlangsung selama beberapa hari di Gorontalo.
Berdasarkan surat resmi KPK Nomor B/709/KSP/00/70-75/10/2025 tertanggal 24 Oktober 2025, agenda pertama akan dimulai dengan pertemuan bersama seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo pada Senin, 10 November 2025, pukul 08.30 WITA di Kantor DPRD.
Selain itu, KPK juga dijadwalkan menggelar pertemuan dengan Gubernur Gorontalo dan para bupati dari daerah penghasil sawit.
Tak hanya membahas kebijakan di tingkat pemerintahan, tim KPK pun akan melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk melihat secara nyata kondisi perkebunan sawit dan pelaksanaan tata kelola di berbagai wilayah.
Ketua Pansus Tata Kelola Perkebunan Sawit DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, menilai langkah tegas KPK ini menjadi momentum penting dalam penyelesaian masalah yang telah lama berlarut.
“Sejak KPK berdiri tahun 2002, baru kali ini mereka turun langsung menyelesaikan permasalahan di Gorontalo. Biasanya KPK hanya melakukan pemantauan atau supervisi,” kataUmar Karim.
“Ini menjadi langkah besar untuk menuntaskan persoalan tata kelola sawit yang telah merugikan masyarakat selama bertahun-tahun,”sambungnya.
Ia berharap, kehadiran langsung KPK bisa membuka jalan bagi penyelesaian menyeluruh terhadap berbagai pelanggaran dan ketidakteraturan dalam sektor sawit.
Menurutnya, pembenahan tata kelola sangat penting agar masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.
Kunjungan ini diharapkan menjadi awal dari perubahan signifikan dalam sistem pengawasan dan penegakan aturan di sektor perkebunan sawit.
Dengan keterlibatan KPK, diharapkan tata kelola sawit di Gorontalo ke depan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan.
