Penagar.id – Rapat kerja Kementerian Kesehatan bersama Komisi IX DPR RI mengungkap masih adanya kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi yang menerima bantuan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut sekitar 10 persen kelompok tersebut masih menerima bantuan iuran JKN yang dikelola BPJS Kesehatan.
Ia mengatakan, temuan tersebut terungkap setelah dilakukan sinkronisasi data penerima bantuan iuran dengan Badan Pusat Statistik.
“Bahwa uang yang kita bayarkan, itu tidak semuanya untuk 50 persen orang termiskin. Ada juga yang 10 persen orang terkaya pun kita bayarkan sesudah kita konsolidasikan data di BPS,” kata Budi, Rabu (15/4/2026).
Ia menjelaskan, dalam kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN yang sepenuhnya dibiayai pemerintah, masih ditemukan penerima yang tidak tepat sasaran.
Dari total sekitar 96,8 juta peserta PBI, terdapat sekitar 47 ribu peserta yang dinilai tidak memenuhi kriteria penerima bantuan.
“PBI yang dibayarkan Kemenkes, itu masih ada dari 96 jutaan itu 47 ribu yang kurang tepat sasaran, ya. Saya-kalau saya boleh bercanda sedikit, Pak Kunta, Sekjen saya, dulu masuk di situ, gitu ya, pernah ya,” ujar Budi.
Program PBI JKN sendiri merupakan skema bantuan pemerintah untuk masyarakat kurang mampu, dengan iuran sebesar Rp42 ribu per bulan untuk layanan kelas tiga.
Selain itu, Kementerian Kesehatan juga menemukan ketidaktepatan sasaran pada kategori lain, termasuk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Mandiri.
Sekitar 35 juta penerima subsidi pada kategori tersebut disebut tidak tepat sasaran, ditambah sekitar 11 juta peserta lainnya dalam kelompok serupa.
“Nah, pemerintah melihat bahwa demi keadilan, angka-angka yang kurang tepat sasaran ini mau kita alihkan ke yang lebih membutuhkan,” ujar Budi.
“Jadi ada beberapa teman kita di Desil 5 yang belum bisa masuk PBI. Nah, lebih baik kita kurangin yang Desil 10-yang 10 persen terkaya-kita hapus dia, kita alihkan kuotanya ke yang Desil 5,” imbuhnya.
Pemerintah berencana melakukan penataan ulang penerima bantuan agar subsidi benar-benar menyasar kelompok masyarakat yang berhak.
Sumber : CNN Indonesia
