Penagar.id – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya untuk mengawal secara ketat anggaran Komisi Informasi Publik (KIP) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID).
Sikap ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) yang digelar di ruang rapat Komisi I, Senin (11/8/2025).
Rapat tersebut membahas evaluasi menyeluruh terhadap kinerja KIP dan KPID, termasuk pencapaian program, hambatan di lapangan, hingga arah strategi di masa mendatang.
Seluruh pimpinan dan anggota Komisi I hadir, didampingi jajaran Diskominfotik beserta tim pendukung.
Anggota Komisi I DPRD Gorontalo, Femmy Udoki, menekankan perlunya inovasi dari kedua lembaga tersebut, sekaligus memastikan DPRD terlibat dalam setiap kebijakan strategis yang dijalankan.
“Komisi I harus tahu langsung kondisi di lapangan. Kami tidak mau hanya menerima laporan di atas kertas,” tegas Femmy.
Ia menilai keterlibatan DPRD akan memperkuat pengawasan dan memastikan KIP serta KPID bekerja sesuai amanat undang-undang.
Dalam forum itu, Femmy juga menyoroti langkah Diskominfotik yang menempatkan usulan anggaran KIP dan KPID di pos tambahan, bukan di anggaran induk.
“Ini keliru. Keberadaan KIP dan KPID adalah perintah undang-undang. Penganggarannya harus prioritas, bukan sisa,” tegasnya.
Ia menegaskan, KIP dan KPID adalah benteng keterbukaan informasi publik di Gorontalo.
KPID berlandaskan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, sementara KIP berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Keduanya memiliki peran strategis memastikan publik mendapat informasi yang akurat, berimbang, dan bermanfaat.
DPRD juga berjanji mengawal penuh alokasi anggaran sekaligus mendorong penguatan peran KIP dan KPID di Provinsi Gorontalo agar semakin relevan di era digitalisasi.
