Penagar.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi isu iuran sukarela yang dikaitkan dengan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian.
Besaran iuran yang beredar disebut mencapai US$ 1 miliar atau setara sekitar Rp 16,7 triliun.
Purbaya menyampaikan bahwa hingga saat ini belum terdapat pembahasan resmi mengenai pembayaran iuran tersebut.
Namun, ia membuka kemungkinan bahwa apabila nantinya terdapat penugasan dari Presiden, pembiayaan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kita belum diskusikan, tapi pada suatu saat nanti presiden akan memberi tugas ke saya, saya pikir, sebagian besar akan dari anggaran juga kan, dari APBN juga,” kata Purbaya, Rabu (29/1/2026), melansir CNBC Indonesia.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan bahwa kontribusi dalam Dewan Perdamaian tidak dapat dipandang sebagai iuran keanggotaan.
Menurutnya, dana tersebut dirancang untuk mendukung upaya rekonstruksi wilayah Gaza sebagai bagian dari inisiatif penyelesaian konflik Palestina.
“Ini bukan membership fee, tapi kalau kita lihat kronologinya, bahwa menentukan Board of Peace ini merupakan suatu upaya untuk bisa menyelesaikan situasi di Gaza, pada khususnya Palestina, termasuk upaya rekonstruksi,” kata Sugiono, Selasa (27/1/2026).
Sugiono menambahkan, partisipasi negara-negara yang tergabung dalam Dewan Perdamaian diarahkan untuk ikut berkontribusi dalam pembiayaan rekonstruksi tersebut.
Kontribusi itu sekaligus memberikan manfaat politis berupa status sebagai anggota tetap dalam forum tersebut.
“Terus rekonstruksi ini siapa yang bayar? uangnya dari mana? dananya dari mana? karena itu, anggota-anggota yang diundang itu diajak untuk berpartisipasi di situ. Yang tentu saja ada keuntungan lain yaitu merupakan anggota tetap,” katanya.
Meski demikian, Sugiono menegaskan bahwa tidak terdapat kewajiban bagi negara-negara yang terlibat dalam Dewan Perdamaian untuk membayar iuran tertentu sebagai syarat keanggotaan.
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan mengusulkan agar negara-negara yang ingin tetap berada dalam Dewan Perdamaian menyetor dana sebesar US$ 1 miliar.
Namun, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat belum mengonfirmasi secara resmi besaran tersebut.
Menanggapi pertanyaan Reuters, Juru Bicara Deplu AS hanya merujuk pada unggahan media sosial Trump dan pernyataan utusan khususnya, Steve Witkoff, yang tidak mencantumkan angka kontribusi keanggotaan.