Oleh: Iwan Miu
Mahasiswa Pascasarjana Universitas Gajah Mada
* * *
Penagar.id (Opini) – Keputusan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk menarik dana atau investasi mereka dari Bank SulutGo (BSG) baru-baru ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan publik, pelaku usaha, dan pengamat ekonomi.
Apakah langkah ini merupakan strategi pengelolaan keuangan daerah yang rasional, atau justru sinyal potensi krisis kepercayaan terhadap putusan yang dihasilkan melalui (RUPS), yang dilaksanakan di Gedung Kantor Pusat Bank SulutGo Jl Pierre Tendean No. 100 Manado, Rabu (09/04/2025).
Pertemuan ini membahas kinerja keuangan Bank tahun 2024, serta RUPS Luar Biasa dan menetapkan susunan calon pengurus manajemen yang baru. Tentunya Sebagai pemegang saham minoritas di BSG, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga memiliki peran penting dalam mendukung eksistensi bank ini di wilayahnya.
Namun, dinamika politik, kinerja keuangan, dan potensi ketidakpuasan terhadap tata kelola internal bank, dan juga hasil penetapan manjemen yang baru tidak merepresentatifkan pemegam saham asal daerah gorontalo, inilah diduga menjadi alasan utama di balik penarikan tersebut.
Pasalnya dari beberapa nama yang disodorkan tak ada satupun nama dari provinsi gorntalo yang menjadi kandidat manajemen baru pada BSG tersebu.
Meski belum ada pernyataan resmi yang menjelaskan secara rinci alasan penarikan, langkah ini memiliki dampak besar baik secara ekonomi maupun psikologis.
Selain itu juga yang menjadi faktor terjadinya masalah dalam perbankan adalah kualitas kredit bermasalah (Non-Performing Loan /NPL) hal ini masih banyak terjadi kredit macet dari nasabah, terutama UMKM atau ASN yang menjadi target utama BSG.
Kurangnya analisis risiko kredit yang mendalam. Diperparah oleh persaingan dengan Bank Nasional dan Digital, BSG menghadapi tantangan dari bank-bank besar dan fintech yang menawarkan layanan lebih cepat dan fleksibel, serta Inovasi digital masih kalah cepat dibanding bank besar.
Selain itu juga besarnya ketergantungan pada dana pemerintah daerah,ini terlihat bahwa sebagian besar dana pihak ketiga berasal dari kas pemerintah daerah, yang membuat bank rentan saat ada perubahan kebijakan fiskal.
Dampak terhadap Stabilitas BSG
Terlihat jelas bahwa dampak yang dihasilkan ketika penarikan dana yang dilakukan oleh pemerintah daerah bukan hanya soal angka di neraca, tetapi juga menyangkut trust (kepercayaan) publik.
Sebagai BPD, sebagian besar dana pihak ketiga berasal dari kas pemerintah dan nasabah ASN. Ketika pemerintah menarik dananya, hal ini dapat memicu reaksi berantai berupa kekhawatiran di kalangan masyarakat dan nasabah lainnya.
Selain itu juga kualitas manajemen yang efektif dan transparan dapat meningkatkan stabilitas bank, sedangkan manajemen yang buruk dapat menimbulkan risiko. Dalam mempertahankan kepercayaan nasabah kepatuhan terhadap regulasi perbankan yang berlaku sangat penting. Pelanggaran dapat mengakibatkan sanksi dan menurunkan kepercayaan nasabah.
Tidak sedikit dampak yang dihasilkan oleh stabilitas perbankan itu sendiri. Ekonomi makro serta kondisi ekonomi regional dan nasional, termasuk inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi turut mempengaruhi performa bank.
Profitabilitas, likuiditas, dan pengelolaan aset berisiko baik terhadap kontribusi pada stabilitas. Sebaliknya kinerja yang buruk dapat menyebabkan masalah keuangan. Jika tidak dikelola dengan baik, penarikan ini dapat memengaruhi likuiditas, menekan kinerja operasional, bahkan merusak reputasi BSG di mata publik dan investor.
Pandangan Akademis: Antara Efisiensi Fiskal dan Keberpihakan Lokal
Dalam perspektif ekonomi publik, pengelolaan dana pemerintah daerah harus berorientasi pada efisiensi fiskal dan return on investment (ROI) yang optimal. Namun, peran pemerintah dalam BPD seharusnya tidak hanya dinilai dari sisi finansial, tetapi juga dari segi pembangunan ekonomi daerah.
Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang ditempatkan dalam bentuk investasi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, evaluasi terhadap penempatan dana di lembaga keuangan seperti BPD harus dilakukan secara berkala dan obyektif.
Namun demikian, peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) seperti BSG sejatinya menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung UMKM, Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang ditempatkan dalam bentuk investasi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Oleh karena itu, evaluasi terhadap penempatan dana di lembaga keuangan seperti BPD harus dilakukan secara berkala dan obyektif. memperluas inklusi keuangan, dan menjaga stabilitas ekonomi lokal. Penarikan dana tanpa ada upaya memperbaiki komunikasi dan kolaborasi bisa dianggap kontraproduktif terhadap tujuan pembangunan daerah.
Sebaliknya, jika penarikan dana didasarkan pada temuan yang serius terkait kelemahan dalam tata kelola, transparansi, atau manajemen risiko di tubuh BSG, maka langkah tersebut bisa dilihat sebagai bentuk tekanan positif (pressure point).
Ini dapat menjadi momentum untuk mendorong reformasi internal di tubuh BSG, termasuk perbaikan sistem pengawasan, pembenahan manajemen, serta peningkatan akuntabilitas dan efisiensi layanan. Dengan begitu, BPD bisa kembali ke jalur idealnya sebagai mitra pembangunan daerah yang sehat dan andal.
Apa Solusinya? (1) Dialog Terbuka: Pemerintah dan manajemen BSG harus duduk bersama membahas akar masalah dan mencari solusi berkelanjutan. (2) Audit dan Evaluasi Kinerja: Pemeriksaan menyeluruh oleh auditor independen dapat membantu mengembalikan kepercayaan dan memperbaiki manajemen bank.
Selanjutnya, (3) Transparansi Publik: Komunikasi yang jujur dan terbuka kepada masyarakat penting agar tidak terjadi spekulasi liar yang justru merugikan semua pihak. (4) Penguatan Peran BPD: Pemerintah daerah sebaiknya tidak hanya melihat BPD sebagai lembaga penyimpan dana, tapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi inklusif.
Penarikan dana oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dari Bank SulutGo adalah momentum penting. Langkah ini bisa menjadi pemicu perbaikan tata kelola dan efisiensi manajemen, atau sebaliknya, menjadi titik awal penurunan kepercayaan publik terhadap institusi keuangan daerah. Diperlukan pendekatan yang bijak, transparan, dan berorientasi jangka panjang agar kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.(*)
**Cek berita dan artikel terbaru kami dengan mengikuti WhatsApp Channel
