Penagar.id, GORONTALO – Kasus Dugaan Korupsi Bantuan Sosial Tunai (BST) di Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato semakin menarik perhatian publik.
Salah satunya adalah, Amar Mayah perwakilan masyarakat yang juga Aliansi Pemuda Peduli Korupsi Gorontalo.
Menurutnya, praktik korupsi ini tidak mungkin dilakukan sendirian. Kejahatan semacam ini biasanya melibatkan banyak individu. Amar meminta para tersangka untuk tidak menyembunyikan fakta-fakta yang ada.
“Jika ada pihak lain yang terlibat, sebaiknya diungkapkan agar semua yang bertanggung jawab dapat diberikan sanksi yang setara,” kata Amar Mayah.
Dirinya juga meminta pihak kejaksaan untuk memaksimalkan upaya penegakan hukum.
“Kasus ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jangan bekerja setengah hati,” tambahnya.
Amar menilai, masyarakat Popayato Timur sangat dirugikan dan menginginkan sanksi dijatuhkan kepada seluruh pihak yang terlibat.
“Kami menginginkan semua yang terlibat mendapatkan hukuman seberat-beratnya,” tegasnya.
Menurut Amar, keterbukaan dalam fakta-fakta persidangan sangat penting untuk memastikan keadilan terhadap kasus ini.
“Terlebih, kami mengetahui bahwa tersangka yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kantor Pos dan TKSK yang sudah non-aktif, memiliki kewenangan dalam penyaluran bantuan,” ungkapnya.
“Namun, dana tersebut justru dititipkan kepada kepala desa, sehingga bantuan tidak sampai kepada penerima yang berhak. Ini jelas merugikan keuangan negara dan praktik ini telah berlangsung cukup lama,” jelasnya.
Lebih lanjut, kata Amar, masyarakat juga mengaku kecewa terhadap proses penyidikan Polres Pohuwato yang sejauh ini baru menetapkan dua tersangka.
Padahal, kata Amar, masih ada banyak nama lain yang disebut-sebut dalam kasus ini, termasuk kepala desa dari kecamatan Popayato Timur.
“Meskipun kades tidak memiliki kewenangan langsung, mereka adalah pihak yang menampung dana tersebut,” kata Amar.
“Sehingga, uang bantuan ini diduga tidak sampai pada penerima manfaat, yang diakui oleh kantor pos dan TKSK. Kami menduga, Kades mungkin bukan pelaku utama, tetapi mereka diduga ikut serta,” tambahnya.
Dengan demikian, masyarakat berharap adanya perhatian lebih dari pihak berwenang untuk menyelidiki semua yang terlibat dalam kasus ini secara menyeluruh.
“Transparansi dan keadilan harus ditegakkan demi kepentingan masyarakat yang paling terdampak,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Penagar.id masih berusaha menghubungi Aparat Penegak Hukum (APH) maupun pihak yang bersangkutan untuk dimintai tanggapan terkait kritikan Amar Mayah ini.(*)
**Cek berita dan artikel terbaru kami dengan mengikuti WhatsApp Channel
