Penagar.id – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan pentingnya langkah pembenahan yang lebih komprehensif Corporate Social Responsibility (CSR).
Dalam keterangannya, Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Gorontalo, Ghalib Lahidjun mendorong pemerintah daerah untuk melakukan langkah tersebut, terutama dalam aspek pengukuran kinerja dan tata kelola potensi CSR.
Ia menilai selama ini evaluasi capaian pembangunan masih didominasi penilaian internal yang belum mencerminkan pandangan publik secara menyeluruh.
Menurut Ghalib, keberhasilan program pemerintah semestinya diukur dari pengalaman dan penilaian masyarakat, bukan sekadar laporan yang disusun oleh perangkat daerah.
Karena itu, ia menilai survei persepsi publik harus dijadikan agenda evaluasi rutin tiap tahun.
“Kalau hanya pemerintah yang menilai dirinya sendiri, tentu hasilnya tidak objektif. Kita butuh pandangan masyarakat sebagai bahan koreksi dan evaluasi, maka riset adalah jawabannya” ujarnya.
Dalam hal pemanfaatan CSR, Ghalib mendorong pemerintah daerah untuk mengadopsi sistem pengelolaan seperti yang diterapkan di Yogyakarta.
Di sana, CSR sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah sehingga arah, prioritas, hingga pengawasan program dapat dipastikan berjalan lebih efektif dan selaras dengan kebutuhan riil masyarakat.
Ia menilai, tanpa regulasi yang kuat, potensi CSR tidak akan dikelola secara optimal.
“CSR bukan dana liar. Potensinya besar dan kalau dikelola dengan baik, bisa membantu pembiayaan banyak program yang tidak bisa ditangani melalui APBD,” terangnya.
“Semua harus transparan, jangan sampai CSR hanya dipakai untuk kepentingan personal orang atau hanya kelompok tertentu,” tegas Ghalib.
Ia pun menekankan pentingnya regulasi daerah yang mengatur seluruh alur CSR: pendataan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan secara terbuka.
Ghalib berharap tahun depan pemerintah sudah memiliki mekanisme pengelolaan yang modern, berbasis data, dan tetap berpijak pada kebutuhan masyarakat.
