Penagar.id -Langkah Wali Kota Gorontalo untuk menertibkan aktivitas para badut jalanan menuai perhatian publik.
Keputusan ini muncul sebagai respons terhadap maraknya pungutan liar dan dugaan eksploitasi oleh pihak yang mengatur keberadaan para badut di sejumlah titik strategis kota.
Salah satu suara yang mendukung kebijakan tersebut datang dari anggota DPRD Provinsi Gorontalo, dr. Sri Darsianti Tuna.
Legislator dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menilai fenomena badut jalanan sebagai cerminan budaya yang tumbuh dari prinsip “Amati, Tiru, dan Modifikasi (ATM)” tanpa pertimbangan sosial yang memadai.
Menurutnya, ada dua aspek krusial yang perlu disoroti. Pertama adalah soal eksploitasi anak, di mana banyak anak yang semestinya duduk di bangku sekolah justru dipaksa mencari nafkah di jalan.
Kedua, keberadaan mereka turut membentuk pola pikir generasi muda untuk memilih jalan pintas ketimbang membangun kapasitas diri.
Namun, di sisi lain, dr. Sri Darsianti juga menyoroti dimensi kemanusiaan dari persoalan ini.
Banyak dari mereka hanya berusaha bertahan hidup di tengah keterbatasan ekonomi.
“Banyak dari mereka hanya berusaha mencari nafkah demi sesuap nasi,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa pendekatan represif saja tidak cukup. Penertiban harus dilakukan dengan menggali akar permasalahan sosial yang lebih dalam.
Untuk itu, ia berencana mengangkat isu ini dalam rapat bersama Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, mitra kerja Komisi IV.
Tujuannya adalah menciptakan solusi yang tidak hanya menyelesaikan masalah di permukaan, tetapi juga memberdayakan mereka yang terdampak.
**Cek berita dan artikel terbaru kami dengan mengikuti WhatsApp Channel
