Iklan Platfrom Recreative - Scroll untuk lanjut
Parlemen

DPRD Provinsi Gorontalo Minta Jalur Domisili Jadi Prioritas Dalam SPMB 2025

×

DPRD Provinsi Gorontalo Minta Jalur Domisili Jadi Prioritas Dalam SPMB 2025

Sebarkan artikel ini
Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, dr. Sri Darsianti Tuna. (Foto : Dok. Ist.)
Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, dr. Sri Darsianti Tuna. (Foto : Dok. Ist.)

Penagar.id – Proses Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025 di Provinsi Gorontalo kembali menuai kritik.

Kali ini, sorotan datang dari Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, dr. Sri Darsianti Tuna, yang menilai lemahnya penyebaran informasi kebijakan menjadi penyebab utama kebingungan publik.

Dalam rapat kerja gabungan Komisi I dan Komisi IV bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Jumat (4/7/2025), dr. Sri mengungkapkan masih banyak orang tua murid, khususnya dari tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), belum memahami skema penerimaan yang berlaku.

Baca Juga :  Hadiri Musrenbang Regional Sulawesi, La Ode Haimudin Jelaskan Pentingnya Sinergi Pemangku Kepentingan

“Saya ingin tahu, apakah sosialisasi sistem zonasi ini sudah dilakukan di semua SMP? Karena masih banyak orang tua yang belum memahami aturan SPMB, terutama untuk jalur afirmasi. Jangan sampai sekolah-sekolah juga lalai menyampaikan informasi ini kepada orang tua,” tegas dr. Sri Darsianti.

Ia juga menyebutkan adanya aduan dari warga mengenai ketidaksesuaian hasil seleksi dengan jarak domisili. Banyak siswa yang justru ditempatkan di sekolah yang jauh dari tempat tinggalnya, kendati ada sekolah lain yang lebih dekat.

“Ini keluhan yang terus berulang. Ada orang tua yang anaknya tidak diterima di sekolah terdekat, malah ditempatkan di sekolah yang lokasinya lebih jauh. Ini membingungkan masyarakat,” lanjutnya.

Baca Juga :  Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo Dorong Kominfo Fasilitasi UKW

Sebagai langkah korektif, ia mengusulkan agar seleksi berdasarkan domisili diprioritaskan sebelum jalur afirmasi dan prestasi dibuka.

Menurutnya, pendekatan ini bisa meminimalkan salah persepsi sekaligus menjamin keadilan akses pendidikan.

“Penuhi dulu kuota dari jalur domisili. Setelah itu, baru buka jalur afirmasi dan seterusnya. Supaya masyarakat tidak bingung dengan mekanisme pendaftaran,” sarannya.

Merespons hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo, Rusli Nusi, menjelaskan bahwa pihaknya telah melaksanakan sosialisasi secara menyeluruh di seluruh kabupaten/kota.

Baca Juga :  Ghalib Lahidjun : Intervensi Pemerintah Harus Perkuat Organisasi Kepemudaan

Kendati demikian, Rusli mengakui bahwa partisipasi masyarakat tetap menjadi tantangan tersendiri.

Ia juga mengakui perlunya evaluasi lanjutan agar penyampaian informasi menjadi lebih efektif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.

“Kami sudah laksanakan sosialisasi, termasuk di seluruh kabupaten/kota. Tapi kami tidak bisa menjamin apakah seluruh orang tua mengikuti kegiatan itu. Kami serahkan pada pihak sekolah dan panitia daerah juga,” ujar Rusli Nusi.